Home NASIONAL Calon Panglima Akan Ditanya Soal Pilkada
NASIONAL

Calon Panglima Akan Ditanya Soal Pilkada

Share
Share

JAKARTA — Mengamankan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 akan menjadi tugas awal Marsekal Hadi Tjahjanto jika menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

“Kami akan konfirmasi dalam fit and proper test kesiapan Pak Hadi terhadap dua ajang demokrasi tersebut,” kata Meutya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Meski begitu Meutya yakin presiden sudah mempertimbangkan perihal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 saat merekomendasikan nama Hadi Tjahjanto. Dalam uji kelayakan dan kepatutan nantinya, Meutya mengatakan akan melihat track record dan daftar kekayaan Hadi Tjahjanto. Ia pun yakin, seperti dalam uji terhadap calon Panglima TNI sebelumnya, Komisi I hampir tidak pernah menolak nama yang direkomendasikan oleh Presiden.

“Kami hampir tidak pernah menolak. Kalau TNI berbeda dengan Polri, TNI kan dipilihnya dari kepala staf. Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah,” imbuh Meutya.

Meutya pun memandang Hadi Tjahjanto sebagai sosok yang bisa bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo secara baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI nanti.

“Beliau (Hadi Tjahjanto) punya modal besar karena dulu sebagai Sekretaris Militer (Sesmil), juga banyak berhubungan dengan presiden sehingga mudahan-mudahan chemistry-nya nanti baik dengan presiden,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Di tempat berbeda, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menghargai langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yang dengan segera mengutus Mensesneg Pratikno untuk membawa surat pengajuan pergantian Panglima TNI kepada Pimpinan DPR RI.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menunggu proses di Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah apakah surat segera diproses. Sehingga sebelum masa reses ini kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi I DPR RI,” ujar Kharis.

Politisi F-PKS itu menambahkan, jika dilihat dari masa dinasnya di antara Kepala Staf, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto termasuk yang masih lama. Rekam jejak Hadi Tjahjanto sebagai KSAU juga bagus. Hal itu terlihat pada keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai jamannya.

“Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dedikasi, kesungguhan profesionalisme dan kecakapan beliau memimpin TNI semoga dilanjutkan dan dikembangkan oleh penerus estafet kepemimpinan yang baru kelak,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Pimpinan DPR telah menerima surat rekomendasi nama Panglima TNI baru dari Mensesneg Pratikno. Surat tersebut diantarkan oleh Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin (4/12). Pergantian ini sehubungan dengan habisnya masa bakti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Maret 2018 mendatang. (kn)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Lawan Mafia Tanah, Sertipikat Mbah Tupon Akhirnya Kembali Setelah Proses Panjang
HUKUMNASIONAL

Lawan Mafia Tanah, Sertipikat Mbah Tupon Akhirnya Kembali Setelah Proses Panjang

Jakarta,Hotfokus.com Perjuangan panjang melawan mafia tanah akhirnya berbuah hasil. Sertipikat tanah milik...

Produksi Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Mentan Dorong Kampus Percepat Hilirisasi
NASIONAL

Produksi Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Mentan Dorong Kampus Percepat Hilirisasi

Jakarta, Hotfokus.com Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproyeksikan stok beras nasional menembus...

Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...