Program Pemerintah Jangan Hanya Pencitraan dan Kampanye

JAKARTA — Kesejahteraan nelayan di berbagai daerah masih memprihatinkan. Padahal nelayan merupakan tulang punggung industri perikanan nasional. Karena itu pemerintah diminta meningkatkan perhatian kepada nasib para nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Permintaan agar nelayan meningkatkan perhatian kepada para nelayan terungkap dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ruang Rapat Komite II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Rilis Sekretariat Jenderal DPD RI menyebutkan, pimpinan rapat Parlindungan Purba menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum sejahtera.

Menanggapi Parlindungan, Senator Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaya menyatakan bahwa salah satu hal terpenting terkait kesejahteraan nelayan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana tangkap ikan sehingga nelayan dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya.

Senada, Matheus Stefi Pasimanjeku menyatakan bahwa banyak nelayan kurang fokus terhadap pekerjaannya disebabkan keterbatasan dan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, untuk itu dibutuhkan pembinaan dari KKP.

“Banyak nelayan memiliki profesi ganda. Untuk itu agar kementrian dapat membina mereka sehingga bisa lebih profesional lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar juga dibuatkan lebih banyak balai-balai pembinaan,” tuturnya.

Permana Sari, Senator Kalimantan Tengah juga berharap bahwa adanya pembinaan bagi para nelayan terutama di wilayah Kalimantan Tengah yang masih bersifat tradisional.

“Ada gap antara program Pemerintah Pusat dengan Sumber Daya Manusia-nya sehingga saya harap program dari Pemerintah Pusat lebih kepada masyarakat bukan bersifat pencitraan berupa slogan atau kampanye,” harapnya.

Menanggapi lontaran para senator, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa KKP telah menyediakan sarana dan prasarana terkait peningkatan pengetahuan bagi para nelayan baik berupa penyuluhan maupun fasilitas pendidikan.

“Terkait sarana dan prasarana pendidikan dan penyuluhan telah kami sediakan. Kami saat ini memiliki 5.700 lebih penyuluh yang mengawal 37.000 kelompok. Dengan ini pendampingan kelompok kami harap akan lebih intensif lagi. Selain itu kami juga menyediakan beasiswa, dengan kebijakan minimal 46 persen merupakan anak-anak nelayan ataupun petambak. Untuk nelayan kami juga memiliki 9 pusat pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya gratis,” pungkasnya. (kn)