Home NASIONAL Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan
NASIONAL

Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan

Share
Share

Tanjungselor, hotfokus – Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut.

“Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita butuh payung hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ucap Nono saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (28/8).

Menyangkut RUU Perbatasan, lanjutnya, pengalaman Sipadan dan Ligitan menandakan ada masalah di Indonesia. Pada waktu pengadilan internasional timbul pertanyaan apakah ada UU yang mengatur itu. “Di Malaysia mengatur itu. Artinya klam sepihak dari UU itu penting,” kata Nono.

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi. “Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi,” jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan. “Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara. Ia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta. “Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran,” bebernya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menambahkan perbatasan memang identik dengan masalah. Memang ada 12 kecamatan di Nunukan yang masuk ke kawasan perbatasan terutama di sebatik. “Jadi belahan Sebatik bersentuhan dengan perbatasan. Mudah-mudahan kedatangan DPD bisa memecahkan permasalahan ini,” jelas dia. (ken)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
NASIONAL

Pemerintah Beri Sinyal BM Impor Elpiji dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%

Jakarta, hotfokus.com Sepertinya pemerintah akan memberi insentif terhadap industri petrochemicalsberupa dibebaskan bea...

YLKI desak reformasi sistem keselamatan usai kecelakaan kereta Bekasi Timur, minta pemisahan jalur dan investigasi transparan.
NASIONAL

Kecelakaan Kereta Bekasi Timur Jadi Alarm Keras, YLKI Desak Reformasi Sistem Keselamatan

Jakarta, hotfokus.com Insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur memicu sorotan tajam. Yayasan...

Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton, Swasembada Pangan Kian Dekat! Petani Jadi Kunci
NASIONAL

Cadangan Beras Tembus 5 Juta Ton, Swasembada Pangan Kian Dekat! Petani Jadi Kunci

Jakarta, hotfokus.com Peluang Indonesia mencapai swasembada beras dinilai makin terbuka. Guru Besar...

NASIONAL

Diguncang Masalah Energi, Ekonomi RI Masih Unjuk Gigi

Jakarta, hotfokus.com Diguncang masalah energi, ekonomi Indonesia masih unjuk gigi. Bahkan J.P....