Home NASIONAL Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan
NASIONAL

Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan

Share
Share

Tanjungselor, hotfokus – Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut.

“Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita butuh payung hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ucap Nono saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (28/8).

Menyangkut RUU Perbatasan, lanjutnya, pengalaman Sipadan dan Ligitan menandakan ada masalah di Indonesia. Pada waktu pengadilan internasional timbul pertanyaan apakah ada UU yang mengatur itu. “Di Malaysia mengatur itu. Artinya klam sepihak dari UU itu penting,” kata Nono.

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi. “Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi,” jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan. “Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara. Ia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta. “Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran,” bebernya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menambahkan perbatasan memang identik dengan masalah. Memang ada 12 kecamatan di Nunukan yang masuk ke kawasan perbatasan terutama di sebatik. “Jadi belahan Sebatik bersentuhan dengan perbatasan. Mudah-mudahan kedatangan DPD bisa memecahkan permasalahan ini,” jelas dia. (ken)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Ancaman Kerusakan Kian Masif, Pemulihan Ekosistem Harus Aktif
NASIONAL

Ancaman Kerusakan Kian Masif, Pemulihan Ekosistem Harus Aktif

Jakarta, hotfokus.com Kerusakan laut akibat pencemaran hingga aktivitas penangkapan ilegal yang berdampak...

Kemenperin Fasilitasi 232 IKM di Kalsel Peroleh Sertifikasi Halal Selama 2025
NASIONAL

Kemenperin Fasilitasi 232 IKM di Kalsel Peroleh Sertifikasi Halal Selama 2025

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi 232 pelaku industri kecil menengah (IKM)...

Menko AHY menegaskan evakuasi pesawat IAT di wilayah pegunungan mengutamakan keselamatan, sementara investigasi menyeluruh masih berlangsung.
NASIONAL

Pesawat IAT Jatuh di Pegunungan, Menko AHY Fokus Evakuasi dan Buka Opsi Investigasi Menyeluruh

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah langsung bergerak cepat menyikapi kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport...

Meski jalur sudah terbuka terbatas, KAI tetap membatalkan 34 perjalanan KA pasca banjir Pekalongan demi menjaga keselamatan penumpang.
NASIONAL

Banjir Belum Usai, KAI Batalkan 34 Perjalanan KA Demi Keselamatan Penumpang

Jakarta, hotfokus.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) memilih tidak mengambil risiko di...