JAKARTA – Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan, daerah-daerah di Indonesia belum makmur. Menurutnya, jika daerah belum makmur maka Indonesia pun belum dapat disebut makmur.
Untuk memakmurkan daerah, lanjut Oesman Sapta, semua pihak harus terlibat, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Karena itu dia minta agar GMNI memiliki memakmurkan daerah sebagai falsafah organisasi.
“Kalian harus mempunyai prinsip memakmurkan daerah. Kita semua banyak dari orang daerah. Daerah belum makmur. Kita punya cita-cita memakmurkan daerah. Kita harus perduli bagaimana daerah-daerah itu terbangun,” ucap Oesman Sapta saat menerima pengurus GMNI di ruang delegasi Ketua DPD RI, Senin (19/3/2018).
Dia juga minta agar GMNI turut menjaga persatuan dan kesatuan, tanpa melihat suku, ras, ataupun agama.
“Kita harus bersatu seperti perjuangan kemerdekaan. Jaman dulu kita berjuang untuk kemerdekaan tanpa tanya kamu dari suku apa, warna kulit kamu apa. Sekarang malah jadi ribut. Kita harus jaga persatuan,” tegasnya.
Senator asal Kalimantan Barat ini juga berpesan agar GMNI harus lebih semangat dalam berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia. GMNI harus lebih terbuka dan memiliki akses komunikasi sampai di tingkat yang paling rendah untuk mewujudkan tujuan organisasi.
“Saya sarankan untuk berjalan di tempat yang benar dan untuk melaksanakan langkah-langkah yang sangat demokratis dan negarawan. Saat menjadi pengurus GMNI, Anda harus bicara. Bukan sebagai seseorang tapi organisasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah Kusuma Jaya menjelaskan kedatangan mereka bertujuan untuk meminta pandangan dari Oesman Sapta sebagai negarawan, agar GMNI dapat bersinergi dan mengawal program-program untuk kemajuan bangsa dan negara.
Robaytullah juga mengapresiasi konsep 5S (Strategy, Structure, Skill, System, Speed & Target) milik Oesman Sapta yang dapat digunakan untuk memajukan organisasinya dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.
“DPP GMNI juga mengapresiasi konsep 5S dari Pak OSO. 5S itu tidak hanya direkomendasikan kepada pemerintah, tetapi juga lembaga tinggi negara atau organisasi. Semua membutuhkan konsep 5S tersebut untuk mewujudkan pembangunan,” ucapnya, dikutip dari rilis Bidang Media Sekretariat Jenderal DPD RI. (kn)
Leave a comment