Jakarta, Hotfokus.com
Pengurus DPP Serikat Pekerja PLN dengan tegas menolak masuknya kembali usulan pemerintah terkait Skema Power Wheeling dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Usulan skema Power Wheeling ini akan diatur dalam Pasal 29A RUU EBET.
Aksi penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP SP PLN, M Abrar Ali, didampingi Pengurus SP PLN dari berbagai daerah, saat berkunjung ke Kantor Kementerian ESDM.
“Masuknya Skema Power Wheeling dalam DIM RUU EBET dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan cenderung hanya menguntungkan korporasi oligarki. Karena hal itu, DPP SP PLN menolak disahkannya RUU EBET menjadi UU apabila tetap memasukkan klausul Power Wheeling,” kata Abrar melalui pesan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).
DPP SP PLN sangat menyayangkan kenapa usulan ini kembali digulirkan. Sebelumnya, Skema Power Wheeling sempat ditarik dari usulan RUU EBET, setelah mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan menganggap skema bisnis ini hanya merugikan PT PLN. Menteri ESDM Arifin Tasrif bahkan sempat menegaskan posisi pemerintah, tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET.
SP PLN menilai masuknya Skema Power Wheeling dalam DIM RUU EBET memiliki subtansi bermasalah dan berpotensi merugikan masyarakat. Juga tidak selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
“Skema ini tidak pro terhadap rakyat dan hanya menguntungkan korporasi oligarki. Kami menduga ada kepentingan oligarki dalam memaksakan skema power wheeling ini dalam RUU EBET karena memang skema bisnis Power Wheeling ini sangat mereka nantikan,” tegas Abrar.
Rencana Pengurus Serikat Pekerja PLN menemui Menteri ESDM, Senin (27/11/2023) gagal.
Perwakilan DPP SP PLN diterima Agus Cahyadi Adi, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama.
Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan bahwa kemunculan EBET terkait dengan perubahan iklim, nett zero emission, sehingga untuk menjaga hal itu dibuatlah RUU EBET.
Namun, pihaknya memahami bahwa sebagai negara demokrasi, semua pihak tentunya memiliki hak untuk berpendapat sehingga penolakan ini diterima sebagai bagian dari masukan.
Sangat Tepat
Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, mengatakan bahwa langkah yang diambil Pengurus Serikat Pekerja PLN dengan menyambangi Kementerian ESDM tersebut sudah sangat tepat.
“SP PLN sebagai organisasi para pekerja PLN pasti sangat paham atas dampak positif dan negatif dari pemikiran Power Wheeling yang akan diupayakan masuk dalam RUU EBET,” tambah Sofyano.
Sofyano yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) itu juga menambahkan jika SP PLN menilai Power Wheeling adalah keputusan yang baik yang memberi manfaat besar bagi rakyat dan BUMN PLN tentu mereka tidak akan menyambangi menteri ESDM untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap upaya memasukan Power Wheeling dalam RUU EBET.
Seperti UU No 22 Tahun 2001 tentang migas yang membuka pasar BBM di negeri jadi terbuka sehingga swasta dan asing boleh membuka SPBU untuk berjualan BBM. Kenyataannya juga tidak membuat harga BBM yang dijual swasta asing lebih murah dari harga jual BBM di SPBU Pertamina. Nyata nya sampai saat ini harga BBM Non Subsidi pada SPBU Pertamina tetap lebih murah dari SPBU swasta asing yang ada. Ini saya yakini juga akan berlaku pada Power Wheeling itu,” tutup Sofyano. (bi)
Leave a comment