TPK Semarang Perlu Pengembangan Segera

Oleh: Bambang Sabekti

Praktisi Kepelabuhanan dan Logistik Nasional

Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) perlu segera dikembangkan. Bukan karena kapasitasnya sudah habis, melainkan karena pertumbuhan bisnis dan cargo Jawa Tengah terus meningkat. Keputusan pengembangan idealnya tidak menunggu sampai keterbatasan kapasitas menjadi hambatan pertumbuhan.

Data throughput menunjukkan arah yang jelas. TPKS menangani 781.841 TEUs pada 2023, meningkat menjadi 895.904 TEUs pada 2024, lalu menembus 1 juta TEUs pada 2025. Dalam dua tahun, throughput bertambah lebih dari 200.000 TEUs. Pelindo memproyeksikan throughput TPKS mencapai 1,2 juta TEUs pada 2029. Pertumbuhan ini berlanjut pada 2026. Hingga Agustus, throughput TPKS mencapai sekitar 698.500 TEUs, naik 5,53 persen dibanding periode sama 2025. Pada Januari-Mei 2026, arus peti kemas internasional mencapai 382.093 TEUs, tumbuh 12,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan cargo bukan asumsi, melainkan tren yang sudah berjalan.

Dalam konteks ini, tambahan kapasitas dapat dibaca bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai peluang bisnis. Tambahan kapasitas berarti peluang menangkap tambahan throughput, dan tambahan throughput berarti tambahan revenue. Pertanyaannya bukan sekadar berapa kapasitas yang dibutuhkan, tetapi berapa tambahan throughput yang dapat ditangkap, berapa incremental revenue dan EBITDA yang dapat dihasilkan, serta berapa investasi yang layak dikeluarkan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, pengembangan TPKS lebih tepat dilihat sebagai investment opportunity ketimbang sekadar cost of capacity.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa CAPEX yang diperlukan untuk menangkap tambahan bisnis tersebut, dan kapan investasi mulai memberikan hasil. Investasi terlalu dini berisiko membuat aset belum optimal digunakan. Sebaliknya, investasi terlalu lambat berisiko membuat cargo mencari gateway alternatif. Di titik inilah investment timing menjadi krusial.

Sejumlah langkah telah diambil. Empat quay container crane post-panamax ditambahkan pada 2026, menjadikan total QCC TPKS 10 unit. Pengembangan dermaga dan lapangan penumpukan juga telah disiapkan. Langkah berikutnya berkaitan dengan keputusan yang lebih fundamental, yaitu berapa kapasitas TPKS yang dibutuhkan sampai 2030, berapa kapasitas penyangganya, dan kapan kapasitas baru tersebut harus tersedia. Ini adalah strategic question yang relevan untuk dijawab dalam waktu dekat.

Throughput 1,2 juta TEUs per tahun setara rata-rata sekitar 3.300 TEUs per hari. Namun pelabuhan tidak beroperasi berdasarkan angka rata-rata. Kedatangan kapal, pola ekspor-impor, musim produksi, dan aktivitas industri menciptakan peak demand. Karena itu, target kapasitas tidak cukup hanya berupa angka throughput tahunan, melainkan kapasitas efektif dengan ruang penyangga, agar pertumbuhan dan periode puncak dapat dilayani tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Pendekatan ini membuka ruang bagi penetapan investment trigger, yaitu indikator yang menentukan kapan tambahan dermaga, lapangan penumpukan, peralatan, atau fasilitas pendukung mulai dieksekusi, sehingga investasi tidak bersifat reaktif terhadap antrean kapal atau kepadatan lapangan yang sudah terjadi.

Kapasitas TPKS juga tidak berdiri sendiri di sisi terminal. Peti kemas yang selesai dilayani di dermaga harus keluar melalui gate menuju depo, gudang, kawasan industri, atau pusat distribusi. Karena itu, kapasitas terminal adalah bagian dari kapasitas ekosistem logistik Jawa Tengah secara keseluruhan. TPS Lini II, depo, dry port, jalan, kereta api, dan kawasan industri perlu memiliki kapasitas yang sejalan dengan pertumbuhan TPKS. Rencana DryPort Industropolis Batang relevan dalam konteks ini. Dengan kapasitas awal sekitar 600.000-650.000 TEUs per tahun dan potensi hingga 1 juta TEUs, fasilitas tersebut berpeluang mengurangi tekanan pada lapangan penumpukan TPKS, mempercepat proses gate-out, sekaligus menjadi kapasitas penyangga dan penghubung TPKS dengan kawasan industri Jawa Tengah.

Pada sisi laut, kemampuan melayani kapal yang lebih besar juga bergantung pada kesiapan alur dan kolam pelabuhan, yang menjadi kewenangan pemerintah. Kebutuhan pengerukan dan kedalaman alur idealnya selaras dalam satu timeline dengan pengembangan kapasitas terminal, mengingat terminal yang siap menerima kapal besar tanpa akses laut yang memadai, atau sebaliknya pengerukan tanpa dasar demand yang jelas, sama-sama menyisakan risiko inefisiensi.

Persoalan ini semakin relevan karena struktur jaringan terminal Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta dan Jawa Timur. Tanjung Priok memiliki beberapa terminal peti kemas dalam satu ekosistem. Surabaya juga memiliki beberapa terminal utama. Jawa Tengah memiliki pilihan gateway utama yang lebih terbatas. Karena itu, TPKS bukan sekadar aset Pelindo untuk melayani Semarang, melainkan gateway strategis yang ikut menentukan daya saing industri dan ketahanan logistik Jawa Tengah.

Jika kapasitas terlambat mengikuti pertumbuhan cargo, waktu tunggu kapal dapat meningkat, fleksibilitas pelayanan menurun, dwell time berpotensi bertambah, dan biaya logistik dapat terdorong naik. Pada akhirnya, cargo berpotensi mencari gateway alternatif. Sebaliknya, kapasitas yang tersedia tepat waktu membuka peluang menangkap pertumbuhan bisnis, memberi pengguna jasa kepastian bahwa pertumbuhan cargo tidak terhambat keterbatasan gateway, dan memperkuat daya saing industri serta konektivitas logistik Jawa Tengah bagi pemerintah.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengembangan TPKS tidak berhenti pada apakah throughput mencapai 1,2 juta TEUs. Ukuran yang lebih strategis adalah apakah kapasitas tersebut tersedia tepat waktu, mampu menangkap pertumbuhan cargo, menghasilkan return yang menarik, dan mencegah TPKS menjadi bottleneck bagi pertumbuhan industri Jawa Tengah.

Satu juta TEUs bukan garis akhir. Angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai signal bahwa keputusan pengembangan kini semakin mendesak. Bisnis akan terus tumbuh, dan cargo akan mengikuti pertumbuhan tersebut. Kapasitas yang mendahului pertumbuhan akan menempatkan TPKS bukan sekadar mengikuti pertumbuhan Jawa Tengah, tetapi menjadi salah satu penggeraknya. [•]