Jakarta, Hotfokus.com
Keluhan masyarakat mengenai kekurangan dan antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU seperti di Sumbar atau di Kalimantan Timur perlu segera mendapat penjelasan dari pemerintah dan regulator.
Namun, persoalan tersebut dinilai tidak tepat jika langsung diarahkan menjadi tudingan bahwa Pertamina sengaja mengurangi pasokan BBM subsidi kepada masyarakat.
Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) dan Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Sofyano Zakaria, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa Pertamina sebagai operator penyalur BBM subsidi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kuota BBM subsidi.
“Kuota BBM subsidi bukan ditentukan oleh Pertamina. Pemerintah bersama DPR RI menetapkan kebijakan dan anggarannya melalui APBN, sedangkan BPH Migas memiliki kewenangan mengatur dan menetapkan alokasi serta melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM,” ujar Sofyano.
Menurutnya, Pertamina Patra Niaga menjalankan fungsi operasional penyediaan dan penyaluran BBM sesuai penugasan dan alokasi yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
Karena itu, apabila terjadi antrean panjang atau kelangkaan BBM subsidi di suatu wilayah, menurut Sofyano, persoalannya harus dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa operator sengaja mengurangi pasokan.
“Harus dilihat apakah kuota yang diberikan memang mencukupi kebutuhan masyarakat, apakah terjadi peningkatan konsumsi, bagaimana realisasi penyalurannya, apakah ada kendala distribusi, transportasi, infrastruktur, atau justru terjadi penyalahgunaan BBM subsidi,” katanya.
Sofyano menilai, apabila kebutuhan suatu daerah meningkat dan alokasi yang tersedia tidak lagi mencukupi, maka diperlukan evaluasi oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Pertamina sebagai operator tidak dapat secara sepihak menaikkan atau mengurangi kuota yang telah ditetapkan regulator.
“Kalau memang diperlukan penyesuaian alokasi, harus dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Jangan sampai operator dibebani tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang sebenarnya berada pada regulator,” tegasnya.
Ia juga meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM lebih proaktif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan antrean BBM di Kaltim. Informasi mengenai kuota yang ditetapkan, realisasi penyaluran, kebutuhan aktual dan penyebab terjadinya kekurangan BBM perlu dibuka secara transparan.
Menurut Sofyano, keterbukaan data penting agar masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan maupun LSM memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
“Keluhan masyarakat tentu harus dihargai dan ditindaklanjuti. Tetapi penyelesaiannya harus berdasarkan data dan pembagian kewenangan yang jelas. Jangan sampai setiap terjadi antrean, Pertamina otomatis menjadi sasaran tudingan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan BBM subsidi merupakan tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing. BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan, pemerintah memiliki tanggung jawab kebijakan, sementara aparat penegak hukum harus bertindak apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
“BBM subsidi adalah uang negara sekaligus hak masyarakat yang memenuhi ketentuan. Karena itu, yang harus diperkuat adalah pengawasan, transparansi dan kecepatan pemerintah merespons ketika terjadi kekurangan pasokan,” kata Sofyano.
Ia berharap persoalan antrean BBM di Kaltim tidak berhenti pada saling menyalahkan, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem alokasi, distribusi dan pengawasan BBM subsidi secara menyeluruh.
“Yang terpenting bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi memastikan siapa yang memiliki kewenangan menyelesaikan masalah dan segera mengambil tindakan ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” pungkasnya.(ebs)
Leave a comment