Negara Bukan Katering Raksasa
Oleh : Andi N Sommeng
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekadar urusan nasi, telur, ayam, sayur, susu, dan kotak makan yang berbaris rapi di meja sekolah. Kalau hanya begitu, negara cukup menjadi katering raksasa. Masalahnya, negara bukan sedang membuka warung makan. Negara sedang membangun rantai pasok pangan nasional. Di sinilah Koperasi Merah Putih seharusnya tidak hanya menjadi papan nama baru di depan kantor desa, tetapi menjadi mesin ekonomi lokal yang benar-benar bekerja.
Permintaan Bertemu Pasokan
MBG adalah kepastian permintaan. Setiap hari ada anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil yang harus diberi makanan bergizi. Artinya, negara menciptakan pasar tetap. Koperasi Merah Putih seharusnya menjadi kepastian pasokan: menghubungkan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dapur MBG, dan sekolah. Jadi, beras tidak perlu berkeliling Indonesia dulu sebelum masuk piring anak desa sebelah. Telur tidak perlu naik kelas menjadi komoditas spekulatif hanya karena rantai distribusinya lebih panjang daripada skripsi mahasiswa abadi.
Niat Baik Perlu Otak
Namun, niat baik saja tidak cukup. Dalam supply chain, niat baik tanpa tata kelola sering berakhir menjadi niat baik yang tersesat di gudang .
Karena itu, MBG harus punya control tower: sistem kendali yang tahu berapa kebutuhan harian, di mana stok berada, siapa pemasoknya, kapan dikirim, berapa suhunya, siapa yang menerima, dan siapa yang harus bertanggung jawab kalau ayam berubah status dari protein menjadi perkara hukum.
Koperasi Bukan Makelar
Koperasi Merah Putih harus menjadi aggregator, bukan makelar bersertifikat nasionalisme . Ia membeli dari petani, mengumpulkan dari peternak, menyerap hasil nelayan, melakukan sortasi, grading, penyimpanan, pencatatan, lalu memasok ke dapur MBG. Kalau koperasi hanya menjadi stempel administrasi sementara barang tetap dikuasai pemain lama, maka yang merah hanya logonya, bukan darah ekonominya.
Risiko Jangan Diremehkan
Risiko terbesar MBG bukan hanya kekurangan anggaran, tetapi kekurangan disiplin tata kelola. Risiko pasokan bisa muncul karena gagal panen, penyakit ternak, cuaca ekstrem, atau pemasok tunggal yang mendadak merasa dirinya terlalu penting. Risiko harga muncul ketika telur naik seperti saham gorengan. Risiko logistik muncul saat kendaraan rusak, jalan buruk, atau cold chain berubah menjadi warm chain. Risiko dapur muncul saat kapasitas masak tidak sesuai kebutuhan. Dan risiko paling menakutkan adalah keamanan pangan: makanan basi, kontaminasi silang, atau keracunan massal. Dalam program pangan anak-anak, tidak ada ruang untuk “maaf, sedang kami evaluasi” setelah nasi kotak menjadi berita nasional.
Semua Harus Terlacak
Karena itu, setiap bahan pangan harus punya jejak digital. Dari petani mana, panen tanggal berapa, masuk gudang mana, dikirim dengan kendaraan apa, diterima dapur jam berapa, dimasak kapan, dan dimakan siapa. Ini bukan gaya-gayaan teknologi. Ini alat pertanggungjawaban. Kalau terjadi masalah, sumbernya bisa dilacak. Dalam rantai pasok pangan, yang tidak tercatat biasanya bukan efisien, tetapi mencurigakan.
Jangan Gizi Rekening
Tata kelola keuangan juga harus ketat. Pembayaran ke petani dan UMKM jangan lebih lambat daripada janji politik. Koperasi butuh modal kerja, tetapi modal kerja harus dikawal dengan e-invoice, pembayaran digital, rekonsiliasi stok, verifikasi PO-DO-invoice, dan audit berkala. Jangan sampai program gizi anak berubah menjadi program gizi rekening oknum. Anak-anak dapat tempe tipis, sementara elite lokal dapat margin tebal.
Murah Bukan Segalanya
Kunci lainnya adalah prinsip “best value”, bukan “harga termurah menang” . Pangan untuk anak tidak boleh diperlakukan seperti membeli kabel, meja lipat, atau seragam rapat. Harga penting, tetapi mutu lebih penting. Ketepatan pengiriman penting. Keamanan pangan paling penting. Kalau semua dipaksa murah, ujungnya yang dikorbankan adalah petani, kualitas, atau perut anak-anak. Negara hemat di depan, lalu bayar mahal di belakang dalam bentuk krisis kesehatan, kemarahan publik, dan audit yang membuat semua orang tiba-tiba lupa tanda tangan.
Waspadai Raja Kecil
MBG dan Koperasi Merah Putih juga harus dijaga dari penyakit klasik: elite capture. Koperasi jangan menjadi kerajaan kecil kepala desa, saudara ipar, bendahara, dan pemasok langganan. Daftar pemasok harus terbuka. Harga beli harus transparan. Anggota harus tahu margin. Audit harus hidup. Masyarakat harus bisa mengadu. Kalau tidak, koperasi berubah menjadi koperasi “Merah Putih”: merah karena malu, putih karena pura-pura bersih.
Lebih Dari Nasi Kotak
Pada akhirnya, MBG bisa menjadi lebih dari sekadar program makan. Ia bisa menjadi mesin perbaikan gizi, penggerak ekonomi desa, pembeli tetap bagi petani kecil, modernisasi koperasi, dan fondasi data pangan nasional. Tetapi syaratnya jelas: rantai pasok harus dirancang, bukan dibiarkan tumbuh seperti semak belukar birokrasi.
Mesin, Saraf, Rem
Rumusan sederhananya begini: MBG adalah mesin permintaan. Koperasi Merah Putih adalah mesin pasokan. Control tower adalah otaknya. Digital traceability adalah sarafnya. Audit adalah rem nya. Masyarakat adalah matanya. Dan tata kelola adalah akalnya.
Gizi Harus Waras
Tanpa itu semua, MBG hanya akan menjadi nasi kotak raksasa dengan risiko raksasa pula. Tetapi bila dikelola dengan benar, MBG bisa menjadi bukti bahwa negara bukan hanya pandai membuat program, tetapi juga mampu menyambungkan sawah, kandang, laut, dapur, sekolah, dan masa depan anak bangsa dalam satu rantai pasok yang sehat, adil, dan masuk akal.
|A||N||S|
Dosen-GBUI
Buitenzorg,
6Juli2026
Verba volant, scripta manent
Leave a comment