Menhub: Komitmen Pemda Terhadap Penyelenggaraan Bus Listrik Belum Maksimal

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah memprioritaskan penggunaan bus listrik untuk transportasi publik di perkotaan, mengingat rendah emisi hingga berdampak terhadap meningkatnya kualitas udara. Namun sayang, komitmen pemda menyelenggarakan transportasi publik yang ramah belum optimal.

“Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik melalui penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, saat acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Selasa (21/5/2024).

Ia mengaku pengguna kendaraan pribadi di Indonesia masih tinggi dibanding transportasi umum berbasis bahan bakar fosil. Karenanya, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Padahal, menhub menegaskan saat ini sudah ada Perpres No 79/2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun roadmap implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia.

Implementasi tersebut adalah angkutan perkotaan dengan skema BTS menggunakan armada listrik di dua kota, seperti Bandung (8 bus) dan Surabaya (14 bus). Program lainnya Mastran di dua kota, seperti Medan dan Bandung yang implementasinya akan menggunakan bus listrik.

Namun, Budi menyebutkan masih ada sejumlah tantangan dalam penerapan angkutan umum berbasis listrik di Indonesia. Di antaranya, belum optimalnya komitmen pemda dalam penyelenggaraan transportasi publik serta kurangnya sarana dan prasarana terkait kesiapan armada bus listrik, seperti halnya charging station.

“Pemerintah Pusat sudah berusaha untuk mengadakan kendaraan listik. Hanya saja, dukungan pemda belum optimal. Poin penting yang ingin saya sampaikan, pusat dan pemda punya tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” pungkas Budi.

Menhub juga menyadari bahwa pengadaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, harga kendaraan listrik bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan konvensional.

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” jelas menteri. (bi)