CEGAH DAMPAK KEMARAU, INI PERINTAH JOKOWI

JAKARTA, HOTFOKUS – Meskipun sesuai laporan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kekeringan di 2017 ini tidak seperti 2015 saat terjadi El Nino, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, beberapa daerah sudah tidak mengalami air hujan berturut-turut lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan. Bahkan sebagian di Pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau. Sementara mengutip laporan BMKG, musim hujan di sebagian daerah diperkirakan baru akan terjadi akhir November atau akhir Oktober 2017.

Untuk itu, Presiden meminta semua menteri dan lembaga terkait serta para gubernur untuk betul-betul melihat kondisi-kondisi lapangan, dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana kekeringan.

“Langkah jangka pendek saya minta dipastikan untuk bantuan droping air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Penanggulangan Bencana Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9) sore.

Presiden meminta agar dicek juga terkait dengan suplai air untuk irigasi pertanian yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak.

Dalam 2 tahun terakhir ini, lanjut Presiden, pemerintah sudah banyak membangun bendungan, waduk, dan embung-embung di desa-desa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana kekeringan.

Presiden Jokowi juga meminta diantisipasi ketersediaan stok bahan pangan di beberapa daerah, sehingga tidak mengalami kelangkaan dan stabilisasi harga bisa terjaga.

“Sekali lagi saya titip pesan agar kita tidak lengah untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di lahan-lahan gambut seperti pada tahun 2015,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.