Jakarta, hotfokus.com
Pemerintah memperkuat layanan kesehatan desa lewat kolaborasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan BPJS Kesehatan. Kerja sama ini menempatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai ujung tombak penyedia apotek dan klinik bagi masyarakat.
Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi, menyebut pemerintah menargetkan peluncuran 30.000 koperasi desa pada Agustus 2026. Target ini membuka akses layanan kesehatan bagi jutaan warga desa.
“Kalau rata-rata anggotanya seribu orang, berarti minimal 30 juta masyarakat desa akan terfasilitasi di tahap pertama,” ujarnya.
Zabadi menilai potensi ini bisa berkembang lebih luas. Jika seluruh 83 ribu desa dan kelurahan memiliki koperasi aktif, cakupan layanan berpeluang menembus 80 juta orang. Ia menegaskan koperasi kini tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan dasar melalui klinik dan apotek desa.
Kemenkop juga menggandeng BUMDes untuk memperkuat implementasi program. Dengan total 139 ribu koperasi, peluang meningkatkan kepesertaan JKN dinilai sangat besar. “Kami akan terus mendorong anggota koperasi menjadi peserta BPJS. Ini hak seluruh masyarakat,” tegas Zabadi.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan cakupan JKN telah mencapai 98% penduduk Indonesia. Fokus kerja sama kini bergeser pada keberlanjutan program dan pemerataan kualitas layanan.
“MoU ini memastikan JKN masuk ke desa, ke ekosistem Koperasi Merah Putih, lalu ke BUMDes dan SPPG di daerah,” jelasnya.

Selain Kemenkop, BPJS juga menggandeng Kemendes PDT, Kemnaker, dan Badan Gizi Nasional guna memperkuat ekosistem kesehatan berbasis desa. (DIN/GiT)
Leave a comment