Jakarta, hotfokus.com
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) meminta Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) untuk terus meningkatkan kapasitas dan SDMnya untuk menyongsong program Makan Siang Gratis yang direncanakan oleh pemerintahan yang baru mendatang.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM), Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa program tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor jasa penyediaan kuliner atau makanan dan minuman (mamin) untuk meraih ceruk pasar yang lebih luas. Dengan begitu skala usaha dari sektor ini bisa semakin besar sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong penyediaan makan siang gratis melalui pengusaha jasaboga UMKM di seluruh Indonesia. Untuk itu, diharapkan dukungan APJI untuk dapat turut mempersiapkan para anggotanya dalam menyambut kesempatan yang ada,” ujar Arif Rahman Hakim dalam sambutannya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IV APJI 2024 bertema Kolaborasi APJI dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (2/5).
Arif menyatakan bahwa sektor kuliner atau makanan dan minuman (mamin) menjadi salah satu sektor unggulan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2023, sektor penyediaan makan minum mencatat pertumbuhan sebesar 10,01 persen. Angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi ketiga setelah sektor transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya.
Selain itu, usaha penyedia makan minum yang semakin banyak dan berkembang memberikan peluang pada penciptaan kesempatan kerja. Berdasarkan Survei Usaha Penyedia Makan Minum tahun 2022, rata-rata tenaga kerja pada usaha penyedia makan minum di Indonesia tahun 2022 adalah 16 pekerja per usaha.
Mengingat strategisnya sektor ini bagi perekonomian nasional, KemenKopUKM siap memberikan dukungan agar sektor ini bisa terus berkembang. Bentuk dukungan tersebut seperti kewajiban alokasi belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk UMKM melalui e-katalog LKPP.
“Kiranya APJI dapat mendorong para anggota yang saat ini belum terdaftar dalam e-katalog LKPP untuk mendaftarkan diri,” kata Arif Rahman Hakim.
Dukungan lainnya berupa fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM yang dilakukan oleh KmenKopUKM bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Lalu, pemberian fasilitas pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Untuk pelatihan daring dapat diakses melalui laman edu.kemenkopukm.go.id.
“(Kemudian) program kerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2024 – 2029 salah satunya adalah penyediaan makan siang gratis dalam upaya penurunan stunting,” kata Arif Rahman Hakim.
Melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah tersebut, Arif meminta seluruh anggota APJI dapat memanfaatkan kesempatan dengan terus menampa diri dengan melahirkan produk dan varian makanan dan minuman yang lebih baik. Hal ini penting dilakukan agar kedepan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian semakin besar dan penurunan stunting bisa tercapai.
“Untuk itu kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan berbagai pihak menjadi suatu keharusan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkecil ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia,” kata Arif Rahman Hakim. (DIN/SL)
Leave a comment