Home NASIONAL Pemerintah Diminta Bentuk TPF Kasus OPM
NASIONAL

Pemerintah Diminta Bentuk TPF Kasus OPM

Share
Share

JAKARTA — Ternyata ada Organisasi Papua Merdeka (OPM) asli, menurut Anggota DPR RI Jimmy Demianus Ijie ada juga OPM yang dibentuk untuk mendapatkan pangkat. Sayangnya Jimmy tidak merinci pangkat bagi kalangan mana.

Sebagaimana berita yang dilansir laman DPR RI, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II TS 2017-2018 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11), Jimmy mengusulkan pembentukan tim pencari fakta terkait penyanderaan terhadap 1.300 warga sipil di Tembagapura, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Jimmy berpendapat perlu ditelusuri sumber kepemilikan senjata yang dipegang puluhan anggota KKB dalam penyanderaan 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti di Tembagapura itu. “Apakah itu senjata rampasan atau justru ada yang memasok, karena itu saya usulkan dibentuk tim pencari fakta,” katanya.

Menurut dia terlalu sering OPM disalahkan ketika terjadi peristiwa di Papua. “Ini bukan rahasia lagi, ada OPM yang benar-benar OPM dan ada OPM bentukan sekedar untuk mendapatkan pangkat. Mari kita cari fakta, sekali lagi jangan hanya lihat Papua dari koran, televisi dan radio, tetapi mari kita datang ke sana supaya dapat gambaran yang sebenarnya,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dengan tegas Jimmy menyatakan, jika memang terdapat upaya-upaya untuk memisahkan tanah Papua dari NKRI, dia setuju pemberantasan. “Tetapi jangan sampai kita membenarkan segala cara,” katanya. (kn)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
NASIONAL

Waspada, Informasi Pendaftaran Program Bantuan Subsidi Upah 2026

Jakarta, hotfokus.com Masyarakat diingatkan tidak tergiur terhadap informasi palsu atau hoaks terkait...

RI Betot Potensi Transaksi Rp1,16 Triliun di CAEXPO 2025 di Tiongkok
NASIONAL

Rantai Pasok Distribusi JadiKunci Stabilitas Harga Pangan

Bandung, hotfokus.com Bencana alam yang meluluhlantakan sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh...

NASIONAL

Insentif PPN DTP Rumah Diperpanjang Hingga Desember 2026

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)...

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menargetkan berkas pertanahan lama rampung di Q1/2026 dengan pola kerja dan evaluasi baru.
NASIONAL

Target Q1/2026 Dipasang! Menteri Nusron Gaspol Bereskan Berkas Pertanahan Lama

Jakarta, hotfokus.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid tancap gas...