Jakarta, Hotfokus.com
Pembentukan Subholding Pertamina disebut memberikan peluang yang sangat luas terhadap praktik Unbundling pada perusahaan migas tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Juajir Sumardi kepada Hotfokus.com, Selasa (24/11/2020). Juajir sendiri merupakan ahli yang diajukan oleh pemohon, yakni Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam sidang gugatan uji materi Undang-Undang BUMN di Mahkamah Konstitusi.
Juajir menganggap, pembentukan subholding menjadi ancaman terhadap kelangsungan bisnis dan eksistensi Pertamina sebagai BUMN. Sebab subholding yang dibentuk merupakan wujud dari praktik unbundling terhadap BUMN.
“Padahal secara konstitusional, BUMN diamanahkan untuk dapat menjalankan fungsi entrepreneur negara dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam sidang keenam perkara yang teregistrasi Nomor 61/PUU-XVIII/2020, yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (23/11/2020) dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon, perwakilan dari DPR berhalangan hadir dan hanya dihadiri oleh Ahli dari pemohon, yakni Juajir.
Dalam sidang tersebut, Juajir menjelaskan bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi praktik unbundling terhadap PT Pertamina, maka larangan privatisasi yang terdapat dalam pengaturan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN harus dimaknai ‘termasuk keseluruhan perusahaan turunannya, yakni BUMN (Persero) beserta subholding dan anak perusahaan.
Menurutnya, apabila norma tersebut tidak dimaknai sebagai keseluruhan entitas dari perusahaan Persero beserta perusahaan turunannya, maka hal tersebut dapat kemudian membuka peluang terjadinya praktik unbundling perusahaan perseroan yang diatur di dalamnya.
“Sehingga hal ini tidak sejalan dengan amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” sebut Juajir dalam sidang yang digelar secara virtual tersebut,” ujar Juajir.
Ia menambahkan, terkait praktik unbundling yang terjadi pada PT Pertamina Persero ini, Juajir melihat dengan kedudukan subholding yang menjadikannya serupa perusahaan swasta akan membawa konsekuensi pada penetapan harga dari bahan bakar minyak dan gas yang diterima rakyat cenderung ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang berbasis pada profit.
Atas hal ini, Juajir pun berpendapat, negara akan kehilangan dan kesulitan dalam menjalankan kebijakan energi nasional, khususnya di bidang minyak dan gas bumi melalui penugasan-penugasan khusus yang berpihak pada kepentingan rakyat. Jika hal ini terjadi, ia pun menilai akan ada konsekuensi terjadinya praktik pengelolaan minyak dan gas bumi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. (SNU/Rif)
Leave a comment