Oleh : Andi N Sommeng
Di negeri yang rajin bicara meritokrasi, kadang yang paling menentukan bukan merit, melainkan siapa yang menitip.
CV boleh tebal.
Pengalaman boleh puluhan tahun.
Gelar boleh berderet sampai kartu nama kehabisan ruang.
Tetapi semua bisa kalah oleh satu kalimat pendek:
“Ini orang kita.”
Maka lahirlah meritokrasi versi lokal: meritokrasi ordal.
Seleksi tetap ada. Panitia tetap dibentuk. Presentasi tetap dilakukan. Kandidat tetap diwawancarai.
Hanya saja pemenangnya kadang sudah lebih dulu diwawancarai oleh takdir.
Conflict of interest pun menjadi semakin canggih.
Ia tidak lagi datang dengan papan nama bertuliskan nepotisme. Itu terlalu vulgar.
Sekarang ia memakai istilah yang lebih santun:
kepercayaan, chemistry, loyalitas, representasi, kebutuhan strategis, dan tentu saja—se visi.
Se visi memang kata sakti.
Sebab kita sulit membedakan antara orang yang benar-benar memiliki visi yang sama dengan orang yang hanya mempunyai kemampuan luar biasa untuk berkata:
Siap, Pak.
Dalam meritokrasi normal, rumusnya sederhana:
kompetensi + integritas + kinerja = jabatan.
Dalam Republik Titipan, rumusnya sedikit disederhanakan :
kedekatan + rekomendasi = kesempatan.
Kompetensi?
Bisa menyusul melalui learning by doing.
Negara rupanya telah menemukan metode pengembangan SDM paling revolusioner :
angkat dulu, mampu belakangan.
Masalahnya bukan sekadar siapa mendapat kursi.
Masalahnya adalah kepada siapa orang itu merasa berutang setelah duduk.
Pejabat yang naik karena prestasi cenderung berutang kepada profesinya.
Pejabat yang naik karena titipan bisa merasa berutang kepada penitipnya.
Di situlah birokrasi mulai mempunyai dua kompas:
satu menunjuk kepentingan publik ,
satu lagi menunjuk rumah sponsor.
Anehnya, jarum kedua sering lebih sensitif.
Akibatnya organisasi pemerintah bisa dipenuhi manusia-manusia kompeten yang perlahan belajar keterampilan baru :
jangan terlalu pintar di depan orang yang salah.
Karena dalam sistem patronase, kecerdasan kadang dianggap aset.
Tetapi kecerdasan yang independen bisa dianggap ancaman.
Maka yang dicari bukan lagi the best person for the job.
Melainkan:
the safest person for the boss.
Begitulah meritokrasi mengalami evolusi.
Dari meritocracy, menjadi “loyaltycracy, lalu mencapai bentuk paling sempurna :
ordalocracy.
Negara pun perlahan berubah menjadi semacam grup WhatsApp besar.
Semua jabatan penting dibicarakan dengan kalimat:
“Ada orang nggak?”
Padahal pertanyaan negara seharusnya justru:
“Ada orang terbaik nggak?”
Hanya satu kata berbeda . Tetapi akibatnya bisa satu generasi .
Jabatan publik bukan hadiah ulang tahun .
Bukan cashback politik. Bukan pula program loyalitas:
kumpulkan dukungan, tukarkan dengan posisi.
Karena ketika kursi negara terlalu sering menjadi barang titipan, yang akhirnya kehilangan tempat duduk justru meritokrasi .
Dan republik yang terlalu banyak menerima titipan suatu hari mungkin lupa:
negara ini sebenarnya milik siapa?[•]
Leave a comment