Home NASIONAL Menkeu Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Korban Tumpahan Minyak Montara
NASIONAL

Menkeu Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Korban Tumpahan Minyak Montara

Share
Menkeu Kawal Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Korban Tumpahan Minyak Montara
Share

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah terus mengawal penyelesaian hak ganti rugi serta pemulihan lingkungan terhadap korban terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat berdialog dengan masyarakat Tablolong, Kabupaten Kupang, di tengah kunker ke Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti dilansir Jumat (7/8/2026).

Dalam pertemuan, Purbaya kesempatan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta melihat perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan masyarakat akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada 2009.

Karenanya, pemerintah akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah pemulihan yang diperlukan.

Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan agar ekosistem pesisir kembali mendukung kehidupan masyarakat.

Selain pemulihan lingkungan, pemerintah juga terus mengawal proses penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Menkeu menegaskan proses tersebut perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bendahara negara ini mengaku dampak tumpahan minyak Montara tak hanya berupa pencemaran lingkungan. Tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Selama bertahun-tahun, hasil tangkapan nelayan turun, aktivitas budidaya rumput laut terganggu dan pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan juga turun.

Untuk itu, penyelesaian persoalan Montara perlu mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. (bi)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pelita Air Raih Predikat Badan Usaha Angkutan Udara OTP Terbaik
NASIONAL

Pelita Air Raih Predikat Badan Usaha Angkutan Udara OTP Terbaik

Jakarta, hotfokus.com Pelita Air kembali meraih predikat badan usaha angkutan udara dengan...

Tak Ada Tax Amnesty Buat Para Pengemplang Pajak
NASIONAL

Tak Ada Tax Amnesty Buat Para Pengemplang Pajak

Jakarta, hotfokus.com Nah lho! Tak ada ampun buat para pengemplang pajak. Pemerintah...

7.908 Lowongan Kerja Palsu di Luar Negeri Ditutup! Pemerintah Kejar Pelaku di Dunia Maya
NASIONAL

7.908 Lowongan Kerja Palsu di Luar Negeri Ditutup! Pemerintah Kejar Pelaku di Dunia Maya

JAKARTA, Hotfokus.com Tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming mudah dan cepat...

CSIS Desak Aturan Iklan Pangan Dirombak, Anak-Remaja Jadi Target Utama
NASIONAL

CSIS Desak Aturan Iklan Pangan Dirombak, Anak-Remaja Jadi Target Utama

JAKARTA, Hotfokus.com Ledakan pemasaran makanan dan minuman di era digital membuat aturan...