Jakarta, Hotfokus.com
Pertamina Patra Niaga mengambil langkah antisipasi menghadapi perubahan situasi geopolitik dunia yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi.
Perusahaan menyiapkan berbagai opsi untuk menjaga kelancaran pasokan BBM dan LPG, termasuk merespons perubahan ketersediaan minyak mentah serta produk energi di pasar global.
Namun, kecepatan dalam mengambil keputusan tidak membuat Pertamina Patra Niaga mengendurkan aspek tata kelola. Perusahaan justru memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta mekanisme pengawasan dalam setiap langkah strategis.
Konsultasi dengan KPK
Sebagai langkah pencegahan, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan keputusan terkait pengamanan pasokan tetap memiliki dasar dan kontrol yang jelas, terutama ketika kondisi membutuhkan respons cepat.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan urgensi tidak boleh menggeser prinsip tata kelola.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat,” ujar Ega.
Ia mengatakan setiap keputusan harus memiliki kebutuhan yang jelas, parameter yang terukur, proses persetujuan, serta dokumentasi yang memungkinkan seluruh tahapan ditelusuri.
Akses Energi Masyarakat Dijaga
Pertamina Patra Niaga memastikan langkah pengadaan dan pengamanan pasokan tetap mengacu pada kebutuhan operasional sekaligus kepentingan ketahanan energi nasional.
Perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme, mulai dari segregation of duties, persetujuan secara berjenjang, pencatatan proses hingga pengawasan berlapis.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat,” kata Ega.
Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah, KPK, dan pemangku kepentingan terkait agar respons terhadap perubahan kondisi pasokan tetap berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK Dorong Pencegahan dari Awal
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan kecepatan mengambil keputusan tidak harus bertentangan dengan penerapan tata kelola.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan,” kata Aminudin.
Menurutnya, mekanisme pencegahan perlu perusahaan bangun sejak tahap awal. Pembagian kewenangan, kontrol, transparansi, serta dokumentasi menjadi bagian penting agar keputusan strategis tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola.
Melalui langkah tersebut, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga kelancaran pasokan BBM dan LPG sekaligus memastikan setiap keputusan dalam menghadapi dinamika geopolitik memiliki dasar dan mekanisme pengawasan yang jelas. (**)
Leave a comment