Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Pasang Jurus Jaga Daya Beli dan Harga Pangan

Jakarta, Hotfokus.com

Pemerintah mulai memasang strategi menghadapi tekanan ekonomi menjelang akhir 2026. Stabilitas harga, daya beli masyarakat, hingga ketahanan pangan menjadi perhatian di tengah ketidakpastian global.

Memasuki Triwulan IV-2026, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Inflasi September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan, neraca perdagangan Agustus 2026 menguat, sementara aktivitas manufaktur kembali berekspansi pada September 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan inflasi tersebut masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1%. Sementara itu, inflasi inti melandai menjadi 2,84% dan inflasi Administered Prices (AP) turun menjadi 3,25% secara tahunan.

Harga Pangan Jadi Perhatian

Meski sejumlah indikator relatif terjaga, pemerintah masih menghadapi tekanan dari kelompok volatile food. Inflasi kelompok tersebut mencapai 5,03% secara tahunan karena dinamika permintaan serta penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura.

Kondisi cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam turut memengaruhi produksi. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk menjaga pasokan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar.

“Komponen Volatile Food masih menjadi perhatian dengan inflasi 5,03% (yoy), dipengaruhi dinamika permintaan serta penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam,” ujar Haryo dalam pernyataannya, Senin (5/9/2026).

Menurut Haryo, pemerintah juga fokus menjaga keterjangkauan harga, terutama menjelang akhir tahun. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan daya beli masyarakat.

Bantuan Pangan Diperkuat

Untuk menjaga daya beli sekaligus ketahanan pangan, pemerintah memperkuat penyaluran PKH Tahap III. Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Pangan Beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran SPHP beras medium melalui Perum Bulog. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), optimalisasi CBP dan KAD, serta berbagai langkah penguatan produksi.

Pemerintah juga mengoptimalkan pengelolaan air dan jaringan irigasi, mengatur pola tanam, memanfaatkan lahan produktif, serta memetakan wilayah rawan. Di sisi lain, Early Warning System turut menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi gangguan produksi pangan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga pasokan dan harga pangan tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat hingga penghujung 2026. (SA/GIT)