Jakarta, hotfokus.com
Pemerintah berharap para investor, termasuk dari Eropa memperkuat kerjasama dengan mempercepat realisasi proyek transisi energi.
“Kita mendorong direalisasikannya proyek yang memenuhi kelayakan pembiayaan, investasi nyata, serta capaian yang terukur,” kata Wakil Menteri Koordinator Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, dalam keterangannya yang dilansir Rabu (18/11/2026).
Karenanya, ia meminta EuroCham Energy Working Group dan para anggotanya menempuh tiga langkah nyata untuk mempercepat proyek transisi energi di Indonesia.
Seperti mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek berpotensi tinggi di bidang energi terbarukan, bahan bakar nabati, hidrogen, serta pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Kemudian memperkuat kolaborasi antara investor dan penyedia teknologi Eropa dengan PT PLN, Danantara, pengembang proyek serta pelaku industri sebagai calon pengguna energi. Dengan kolaborasi ini dapat mempertemukan potensi investasi dan teknologi dengan kebutuhan serta peluang proyek di Indonesia.
Terakhir, mempercepat implementasi proyek melalui penetapan kepemilikan proyek yang jelas dan penyusunan rencana aksi 90 hari, sehingga peluang kerja sama dapat segera ditindaklanjuti menjadi proyek konkret.

Saat ini, Dradjad mengungkap Indonesia memiliki arah pengembangan energi yang jelas. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah akan menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), meliputi 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW kapasitas penyimpanan energi.
“Untuk mengembangkan proyek ini dibutuhkan investasi sekitar Rp2.133,7 kuadriliun dan berpeluang menciptakan 1,7 juta lapangan kerja, termasuk sekitar 760 ribu lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs),” jelasnya.
Selain itu, lanjut wamenko, juga mengembangkan energi surya sebagai salah satu pendorong utama transformasi energi nasional. Pemerintah telah meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) pada 25 Agustus 2026, dengan target selama tiga tahun ke depan.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program de-dieselisasi di 741 lokasi yang membutuhkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sekitar 3,21 GWp dan kapasitas penyimpanan energi sebesar 9,03 gigawatt hour (GWh). Berbagai program tersebut mencerminkan besarnya peluang investasi bagi investor dan penyedia teknologi dalam mendukung transformasi energi Indonesia.
Untuk memastikan peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek operasional, kesiapan proyek menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Seperti kepastian regulasi, ketersediaan lahan, kesiapan jaringan listrik, pengaturan pembiayaan, solusi tingkat komponen dalam negeri yang aplikatif, serta proses perizinan yang efisien.
“Tanpa dukungan berbagai prasyarat tersebut, investasi tidak dapat bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan,” kata Dradjad. (bi)
Leave a comment