Pemerintah Jaga Status Bencana Lombok Agar Tak Dimanfaatkan Asing

JAKARTA — Alasan mengapa gempa Lombok tidak dijadikan bencana nasional, akhirnya terjawab. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, jika ditetapkan sebagai bencana nasional maka orang-orang asing dapat dengan mudah menyelonong ke Lombok.

Menurut Pramono Anung, bangsa ini masih memiliki kesanggupan untuk menangani dampak bencana gempa bumi di Lombok.

“Kalau jadi bencana nasional maka orang asing bisa masuk seenaknya, padahal bangsa ini masih mampu menyelesaikan persoalan akibat gempa di Lombok,” tandas Pramono kepada wartawan usai menghadiri Pengarahan Presiden kepada Siswa Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018) siang tadi.

Pemerintah, lanjut Pramono, sangat menaruh perhatian besar terhadap penanganan dampak gempa di Lombok. Buktinya, menyusul setelah Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan, dilanjutkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendatangi lokasi bencana sehari sebelum Iduladha.

Bahkan nanti malam Panglima TNI dan Kapolri berangkat ke Lombok untuk memimpin langsung koordinasi penanganan bencana di lapangan.

Inpres sudah terbit

Dalam kesempatan itu Pramono Anung juga mengungkap, Instruksi Presiden mengenai penanganan akibat gempa di Lombok telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dijelaskannya, Inpres pada intinya mengatur agar dampak bencana gempa di Lombok diatur sebagaimana penanganan bencana nasional.

Pramono Anung juga menguraikan, substansi Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok adalah memerintahkan Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

“Ini upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur tapi juga di keseluruhan,” terang Seskab.

Terkait pihak yang diduga memelintir upaya pemerintah menangani dampak gempa Lombok, Pramono mengatakan seharusnya semua pihak bersatu dan tidak justru sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar karena tidak mempergunakan data akurat.

“Kita harus belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menangani itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang tidak sebenarnya,” sambung Seskab. (kn)