Calon Pejabat BUMN Harus Dapat Jaga Relevansi Bisnis

Jakarta, hotfokus.com

Calon pejabat badan usaha milik negara (BUMN) harus dapat menjaga relevansi bisnis. Kemampuan ini semakin penting di tengah tingginya dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang begitu cepat mengubah peta persaingan, rantai pasok, teknologi hingga model bisnis perusahaan.

“Calon pemimpin BUMN harus memiliki kemampuan membaca perubahan serta memastikan bisnis perusahaan yang dikelolanya tetap relevan dalam jangka panjang,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, saat memberi pembekalan pada Program P3MD Pegawai BUMN Batch 1-2026 di Kodiklat TNI, Serpong, seperti dilansir Kamis (20/8/2026).

Ia mengungkap besarnya aset, jumlah karyawan, kekuatan modal maupun keberhasilan perusahaan pada masa lalu tak otomatis menjamin keberlangsungan dan daya saing perusahaan pada masa mendatang. Sejarah dunia bisnis menunjukkan banyak perusahaan besar kehilangan posisi, karena terlambat membaca perubahan. Terlalu lama mempertahankan asumsi lama, serta lambat melakukan transformasi.

Bahkan tantangan semakin kompleks, karena BUMN memiliki posisi sangat strategis dalam perekonomian dan industrialisasi nasional. BUMN bukan sekadar entitas bisnis milik negara, tapi juga menguasai berbagai simpul penting seperti infrastruktur, energi, pembiayaan, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi dan pangan.

“Karena itu, kualitas kepemimpinan BUMN tak hanya menentukan masa depan perusahaan, tapi juga dapat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi,” jelas Agus.

Saat ini, menteri mengaku lingkungan bisnis sangat berbeda dibanding satu atau dua dekade lalu. Geopolitik dapat mengubah harga energi dalam hitungan hari, konflik antarnegara dapat mengganggu jalur perdagangan dan rantai pasok global.

Demikian pula perang dagang dapat menyebabkan produk yang sebelumnya kompetitif tiba-tiba kehilangan pasar.

Saat bersamaan, lanjut menteri, berubahnya suku bunga dapat mempengaruhi kelayakan proyek, bergeraknya nilai tukar mengubah struktur biaya dan perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence (AI) dapat mengubah pola kerja, kebutuhan tenaga kerja, struktur biaya, bahkan keseluruhan model bisnis.

Begitu pula transisi energi juga berpotensi menyebabkan aset yang saat ini bernilai tinggi menjadi kurang kompetitif dalam beberapa tahun mendatang.

Belum lagi perubahan regulasi global terkait emisi, traceability, sustainability, standar ketenagakerjaan, antisuap, keamanan siber, dan perlindungan data. Berbagai aspek tersebut kini telah menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh pasar, pembiayaan, serta mitra internasional.

“Yang membuat tantangan semakin berat adalah risiko tersebut tidak datang satu per satu. Perusahaan dapat menghadapi pelemahan nilai tukar, kenaikan harga energi dan suku bunga, penurunan permintaan, gangguan supply chain, serangan siber, serta perubahan regulasi secara bersamaan. Inilah yang saya sebut sebagai compound risks,” kata menteri. (bi)