Jakarta, hotfokus.com
Perintah Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina, PLN dan BUMN lainnya memangkas anak dan cucu perusahaan harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan efisiensi, bukan sekadar mengurangi jumlah entitas perusahaan. Presiden menginginkan pengambilan keputusan lebih cepat, produktivitas meningkat dan efisiensi BUMN semakin terjaga.
Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria menilai kebijakan tersebut pada prinsipnya layak didukung. Namun, ia mengingatkan agar proses streamlining tidak justru menimbulkan persoalan baru berupa berkurangnya kendali negara terhadap bisnis dan aset strategis.
“Yang harus dipertanyakan bukan hanya berapa banyak anak-cucu perusahaan yang dibubarkan atau digabung. Pertanyaan terpenting adalah bisnis dan asetnya akan dipindahkan ke mana dan siapa yang akhirnya mengendalikan bisnis tersebut,” ujar Sofyano.
Menurutnya, perhatian perlu diberikan terhadap perusahaan seperti Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan Pertamina Patra Logistik, terutama apabila bisnis dan asetnya dialihkan kepada perusahaan lain yang sahamnya tidak 100 persen dimiliki Pertamina.
“Jangan sampai perusahaan milik negara dibubarkan atas nama efisiensi, tetapi bisnis dan aset strategisnya kemudian masuk ke perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki swasta atau investor asing. Kalau itu terjadi, kita harus menghitung kembali apakah kebijakan tersebut benar-benar memperkuat BUMN atau justru mengurangi penguasaan negara,” katanya.
Sofyano menilai persoalan menjadi semakin sensitif apabila aset dan bisnis anak usaha dialihkan ke perusahaan terbuka atau Tbk. Penggabungan memang dapat memperbesar aset dan skala bisnis perusahaan penerima, tetapi apabila dilakukan melalui aksi korporasi tertentu, termasuk penerbitan saham baru, dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan berpotensi menyebabkan dilusi.
“Secara bisnis mungkin terlihat lebih besar dan efisien. Tetapi negara harus memastikan bahwa nilai tambah yang berasal dari aset BUMN tidak justru semakin banyak dinikmati pemegang saham non-negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya paradoks apabila pemerintah di satu sisi sangat menekankan nasionalisme ekonomi dan kewaspadaan terhadap dominasi asing, tetapi di sisi lain melakukan konsolidasi aset strategis BUMN ke perusahaan yang memiliki pemegang saham swasta atau asing.
“Jangan sampai kita melawan antek asing secara retorika, tetapi tanpa sadar memberikan ruang lebih besar kepada kepentingan non-negara melalui desain korporasi,” ujarnya.
Karena itu, Sofyano meminta pemerintah dan Danantara memastikan setiap merger atau pengalihan bisnis dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, kepentingan nasional dan penguatan kendali negara.
“Streamlining harus memperkuat BUMN, bukan sekadar membuat jumlah perusahaan lebih sedikit. Nasionalisme ekonomi harus terlihat dari siapa yang menguasai aset, siapa yang mengendalikan bisnis dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” pungkas Sofyano. (Ebs)
Leave a comment