KPU Minta Wafatnya Petugas KPPS Tak Jadi Komoditas Politik

Jakarta, Hotfokus.com

Desakan untuk  dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS positif. Namun sikap pemerintah yang menilai tidak perlu dibentuk TGPF juga perlu dihargai.

Hal ini dikatakan Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). “Itu semua dilakukan berdasarkan niatan baik. Hanya kita meminta jangan pula gugurnya kawan-kawan kami dipolitisir sedemikian rupa, sehingga justru menjadi komoditas politik,” kata Wahyu.

Ia mengaku pihaknya tidak rela jika sampai dibentuk TGPF. Kecuali langkah itu dilakukan atas dasar penghormatan terhadap anggotanya yang wafat. “Yang jelas, usulan TGPF harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

“Sepengatuhan saya autopsi itu harus seizin pihak keluarga dan dilaporkan ke aparat berwenang, kalau niatnya baik ya ditempuh jalur hukum itu. Dan kita minta agar tidak dijadikan komoditas politik,” katanya.

Terkait alasan pemerintah enggan dibentuk TGPF karena wafatnya anggota KPPS tersebut bukan karena diracun seperti yang dituduhkan selama ini, Wahyu meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pemerintah. “Itu urusan pemerintah, tanya saja ke pemerintah‎,” pungkasnya.

Sementara anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin menanggapi santai terkait pernyataan pemerintah tersebut. “Bagus lah. Ya kan sudah ada yang mengurus itu, biar lembaga-lembaga terkait kan ada Depkes,” ujar Afifudin di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut Afif, sapaan akrabnya, lembaganya tidak menerima laporan terkait dugaan para petugas yang wafat karena diracun maupun disantet. Menurut dia, anggota Panwas juga banyak yang gugur, namun laporan yang diterima bukan karena diracun.

Dalam hal ini, lanjut Afif, pihaknya juga akan mencari tahu tentang laporan yang sebenarnya mengenai hal tersebut. “Ada yang memang kelelahan didukung oleh sakit yang juga ada. Ada juga psikologinya, tekanan. Jadi sebenarnya penyebabnya macam-macam,” katanya.

Afif menambahkan terkait desakan yang dilakukan Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN), sebuah wadah gabungan elemen dokter, advokat, pelajar yang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta dibentuk TGPF dinilai positif saja.(ert)