Home NASIONAL Pemerintah Belum Memiliki Nama Ibukota Yang Baru
NASIONAL

Pemerintah Belum Memiliki Nama Ibukota Yang Baru

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menyebut hingga saat ini belum memiliki nama kota baru yang menjadi pusat bagi kegiatan pemerintahan nantinya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, wacana pemindaham ibukota negara masih ke dalam tahapan perencanaan, estimasi hingga anggaran yang digodok lintas kementrian dan lembaga.

“Kan belum diputuskan dimana, itu berarti memang masih tahapnya masih berjalan. Masih dievaluasi itu aja dulu,” ujar Menko Darmin ketika ditemui di Kementrian Keuangan, Jakarta (02/05).

Sebagai informasi, pemerintah memperkirakan lokasi baru ibukota pemerintah akan berada di luar pulau Jawa. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasiopnal (Bappenas) memprediksi anggaran yang diperlukan berkisar Rp 323 Hingga Rp 466 Triliun.(SA)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
21 Tokoh Dunia Datang Ke Tambling , Sofyano Zakaria : Indonesia Harus Memastikan Kunjungan ini Berujung Manfaat Nyata
NASIONALOPINI

21 Tokoh Dunia Datang Ke Tambling, Sofyano Zakaria: Indonesia Harus Memastikan Kunjungan ini Berujung Manfaat Nyata

Lampung, Hotfokus.com Kehadiran 21 penerima Nobel, Turing Award, ilmuwan, akademisi, dan tokoh...

Diduga Tangkap Ikan Gunakan Bahan Peledak, KM Nurmaulina dan 5 ABK Diamankan
NASIONAL

Diduga Tangkap Ikan Gunakan Bahan Peledak, KM Nurmaulina dan 5 ABK Diamankan

Makassar, hotfokus.com Kapal motor (KM) Nurmaulina beserta lima awak yang tengah membawa...

Kemenperin Bangun lnstalasi Pengolahan Air Limbah di Kalsel
NASIONAL

Kemenperin Bangun lnstalasi Pengolahan Air Limbah di Kalsel

Jakarta, hotfokus.com Kemenperin bangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk industri kecil...

NASIONAL

Sofyano Zakaria: Streamlining BUMN Wajib Mengutamakan Pasal 33 UUD 1945

Jakarta, hotfokus.com Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi),...