Home EKONOMI Soal Sawit, Menteri Luhut: Jangan Dikte Kebijakan Pemerintah 
EKONOMINASIONAL

Soal Sawit, Menteri Luhut: Jangan Dikte Kebijakan Pemerintah 

Share
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak untuk didikte oleh pihak asing dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit.
“Asing itu sudah saya katakan jangan mendikte kita. Tidak perlu kita didikte,” katanya dalam Workshop Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit di Gedung BPPT Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Selasa.
Menurur Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Luhut, bersedia menerima peluang kerja sama termasuk terhadap saran dan masukan.
Namun, Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia juga, kata dia, bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, World Bank dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah telah memahami permasalahan tentang kehutanan. “Dan kami bertindak dengan cepat,” katanya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, juga sudah mengeluarkan moratorium lahan sawit.
Menteri Luhut memberi contoh kebijakan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Ia mengatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan penetapan peraturan perundang-undangan.(ral)
Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
NASIONAL

Karhutla Makin Mendesak, Pemerintah Kucurkan Rp1,23 Triliun ke 7 Provinsi!

Jakarta, Hotfokus.com Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan...

Pemerintah Sesuaikan Masa Tahapan Sertifikat Wajib Halal
NASIONAL

Pemerintah Sesuaikan Masa Tahapan Sertifikat Wajib Halal

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah melakukan penyesuaian masa tahapan sertifikat wajib halal yang dijadwalkan...

Mendag Budi Santoso dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menandatangani kesepakatan kerja sama ekspor Indonesia.
NASIONAL

Banyak Negara Terapkan Non-Tarif. Kemendag dan Barantin Teken Kerjasama

Tangerang, hotfokus.com Banyak negara menerapkan jurus berupa persyaratan non tarif untuk mencegat...

Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50% Berlaku Mulai 25 Oktober 2026
NASIONAL

Potongan Biaya E-Commerce Minimal 50% Berlaku Mulai 25 Oktober 2026

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian UMKM memastikan insentif potongan biaya layanan platform e-commerce minimal...