PU Hentikan Sementara Preservasi Jalan Tol dan Jalan Nasional

Jakarta, hotfokus.com

Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan tol maupun jalan nasional. Langkah ini guna mendukung kelancaran dan kenyamanan lalulintas selama libur Nataru.

“Penghentian sementara pekerjaan preservasi jalan tol dan jalan nasional akan dilaksanakan mulai H-10, dari 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dalam keterangannya Selasa (3/12/2024).

Karena itu, pihaknya akan memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi mantap dan tidak berlubang.

“Termasuk juga persiapan 124 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yang ada di jalan tol yang ada di Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Kementerian PU juga akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk umum sepanjang 120,4 Km. Di Sumatera sepanjang 90,42 Km dan Jawa sepanjang 29,98 Km.

Disebutkan ruas tol fungsional Nataru 2024/2025 di Sumatera antara lain Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum), Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan, Tol Pekan Baru-Padang Seksi Padang – Sicincin.

Sedangkan di Jawa, di antaranya Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara-Sadang, Tol Solo-Yogyakarta Seksi Kartosuro-Purwomartani untuk Segmen Klaten-Prambana, Tol Probolinggo- Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Besuki) dan Tol Kuala Tanjung- Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung-IC Indrapura.

Kementerian PU juga menyiapkan 393 posko di titik yang telah ditentukan dan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik rawan bencana seperti banjir, genangan air dan tanah longsor.

“Kementerian PU mengidentifikasi sebanyak 550 titik lokasi rawan longsor dan 298 titik lokasi rawan banjir serta menyiapkan 440 unit alat berat dan 137 titik material untuk penanganan bencana yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Terkait dengan ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenhub, Korlantas, BMKG, BNPB, BUJT serta kementerian/ lembaga terkait lainnya. (bi)