Home NASIONAL Presiden Usulkan KSAU Jadi Panglima TNI
NASIONAL

Presiden Usulkan KSAU Jadi Panglima TNI

Share
Share
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi calon tunggal untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengantar surat presiden tentang pencalonan Hadi Tjahjanto itu kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12) pagi.
“Surat saya terima dan diserahkan langsung ke Plt Sekjen DPR, Ibu Damayanti, untuk kita proses. Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, nanti siang rencananya, diharapkan juga ada Bamus untuk membahas beberapa agenda termasuk untuk Prolegnas dan beberapa agenda lain,” tutur Fadli Zon kepada wartawan.
Dia mengatakan selanjutnya akan mengkoordinasikan surat dari presiden itu dengan pimpinan Komisi I serta fraksi-fraksi.
Lulus tahun 1986
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.
Sebelum menjabat sebagai KSAU, Hadi Tjahjanto pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Hak prerogatif
Mengenai pemilihan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, Fadli Zon mengemukakan, hal itu adalah hak prerogatif presiden. Ketentuan dalam Undang-Undang hanya mengatur, calon Panglima TNI harus pernah menjadi Kepala Staf dan jenderal bintang 4 (empat).
“Jadi terserah pernah jadi KSAD, KSAU, KSAL, itu terserah prerogatifnya presiden,” kata Fadli.
Dia menjelaskan, mekanisme yang akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I.
“Selanjutnya Komisi I akan melakukan fit and propertest. Setelah selesai, jika disetujui maka bisa diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya. (kn)
Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Menkeu Bahas Beragam Hambatan PSN Onshore LNG Blok Masela
NASIONAL

Menkeu Bahas Beragam Hambatan PSN Onshore LNG Blok Masela

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah membahas beragam hambatan yang mengganjal proyek strategis nasional (PSN)...

PKH masuk Kopdes Merah Putih. Menkop sebut uang berputar di desa, penerima bansos kini berpeluang dapat SHU dan jadi lebih mandiri.
NASIONAL

PKH Masuk Kopdes Merah Putih, Menkop: Uang Berputar di Desa, Peluang SHU Terbuka Lebar!

Serang, hotfokus.com Integrasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ke dalam ekosistem Kopdes...

Program Gentengisasi mulai di Menteng Tenggulun. Sebanyak 52 rumah direnovasi dan UMKM diperkuat untuk dorong ekonomi warga.
NASIONAL

Program Gentengisasi Resmi Dimulai! 52 Rumah di Menteng Tenggulun Disulap Jadi Layak Huni dan Ramah UMKM

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung mengeksekusi program Gentengisasi di...

Danantara dan Arm Limited kerja sama bangun ekosistem semikonduktor, latih 15 ribu engineer, dan dorong Indonesia kuasai teknologi chip.
NASIONAL

Kerja Sama Danantara–Arm Limited, Indonesia Siapkan 15 Ribu Engineer Kuasai Teknologi Chip

Jakarta, hotfokus.com BPI Danantara Indonesia memperkuat langkah strategis di sektor teknologi melalui...