“Saya pikir ini sebuah langkah yang tepat karena kita melihat di lapangan pengawasan terhadap penjualan dan penggunaan solar subsidi dan elpiji yang 3 kg sangat rendah,” ujarnya.
Pasalnya, kata dia, siapapun bisa membeli walaupun dia orang kaya sekalipun. Hal ini tentu sangat membuat prihatin karena kuota dan bahkan subsidi elpiji sangat besar hingga mencapai 130an triliun rupiah.
“Ini kan luar biasa, dan ini bisa terjadi karena pengawasannya memang hampir tidak ada. Di mana semua orang bebas membeli, coba kita lihat siapa yang tidak bisa membeli elpiji 3kg, tinggal ambil di warung bayar selesai,” tukasnya.
“Saya juga berharap ke depan nanti ada regulasi yang mengatur tentang siapa saja yang berhak menggunakan elpiji 3kg. Dan jika ditemukan pelanggaran maka harus diberikan sangksi juga kepada masyarakat. Yang penting aturannya jelas, batasan-batasannya juga harus jelas, ini yang paling penting,” tutup Ferdinand.
Terpisah, Peneliti INDEF, Abra P.G Talattov mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meminta aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan distribusi BBM dan Elpiji bersubsidi. Pasalnya, risiko penyimpangan penjualan BBM yang mengakibatkan munculnya ancaman over kuota BBM subsidi setiap tahun masih besar.
“Buktinya, realisasi penjualan Pertailte sampai 30 September 2022 sudah mencapai 95,32% dari kuota awal sebesar 23,05 juta kil liter (KL) serta realisasi penjualan Solar subsidi mencapai 85,81% dari kuota awal 15,10 juta KL,” kata Abra kepada di Jakarta, Senin (31/10/2022).
Menurut Abra, akibat ancaman over kuota sudah di depan mata, Pemerintah akhirnya memutuskan menambah kuota Pertalite dari 23,05 juta kilo liter (KL) menjadi 29,91 juta KL dan kuota Solar subsidi ditambah dari 15,1 juta KL menjadi 17,83 juta KL.
“Di tengah tren konsumsi BBM bersubdisi yang terus meningkat itu, Polri memiliki peran yang sangat strategis untuk membantu memastikan agar tidak terjadi penimbunan dan penyimpangan penjualan BBM bersubsdi,” ujarnya.
“Apalagi saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman inflasi yang tinggi sehingga apabila distribusi BBM bersubsidi tidak diawasi secara ketat maka bisa terjadi kelangkaan BBM di daerah yang bisa berdampak terhadap kenaikan harga-harga yang harus ditanggung masyarakat,” sambung Abra.
Leave a comment