Pemerintah Teruskan Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah akan meneruskan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton, kelapa sawit telah mampu menjelma menjadi salah satu komoditas strategis penopang perekonomian nasional,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat Rakornas Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Kamis (28/3/2024).

Pada 2023 lalu, menteri mengungkap nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mampu mencapai 28,45 miliar dolar AS atau 11,6% terhadap total ekspor non migas. Selain itu menyerap hingga tenaga kerja hingga 16,2 juta orang, baik langsung dan tidak langsung termasuk smallholders.

Menurut menko, ekspor produk sawit Indonesia tersebut juga telah menjangkau lebih dari 125 negara guna memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan berbagai industri hilir lainnya. Mempertimbangkan tingginya potensi sawit tersebut, pemerintah terus berupaya menciptakan nilai tambah dan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tak terkonsentrasi pada bahan baku, tapi juga mampu menghasilkan produk akhir.

Karenanya, pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan sudah diujicobakan untuk B40, dan realisasi penyerapan biodiesel domestik pada 2023 mencapai 12,2 juta kilo liter. Ini sangat mempengaruhi penyerapan penggunaan CPO di dalam negeri.

Sebagai peta jalan untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan secara menyeluruh, pemerintah menerbitkan Inpres No 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019 – 2024. Inpres tersebut memberikan mandat kepada 14 kementerian/lembaga, 26 pemprov sentra penghasil sawit, dan 217 pemkab sentra penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN KSB.

Dijelaskan, Inpres tersebut meliputi 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran. Lima komponen RAN KSB sebagaimana Inpres No 6/2019 seperti penguatan data, Penguatan Koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa serta dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. (bi)