Jakarta, Hotfokus.com
Pakar Hubungan Industrial Profesor Payaman Simanjuntak menilai, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin sangat tidak relevan. Pasalnya, selama selama ini para sopir tersebut merupakan pegawai PT Garda Utama Nasional (GUN).
“Pertamina itu kan meng-outsourcing kan (mencadaya, red) ke PT GUN maka sopir-sopir itu mah karyawan dari PT gun tersebut,” kata Profesor Payaman.
Menurut dia, tidak ada hubungan langsung antara pihak Pertamina dengan para awak mobil. Dengan demikian, jika ada tuntutan semestinya ditujukan ke PT GUN. Begitu juga saat para awak menuntut diangkat menjadi karyawan bukan ditujukan kepada Pertamina. “Salah alamat jika ditujukan ke Pertamina,” ujarnya.
Terkait pemutusan hubungan kerja maka segala hak karyawan, Dosen Universitas Krisnadwiyana ini juga menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi tanggung jawab Pertamina tetapi PT GUN. “Pemenuhan semua hak karyawan menjadi tanggung jawab PT GUN,” tegas Profesor Payaman.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menilai, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin tidak masuk akal.
Menurut dia, hubungan AMT bukan dengan Pertamina melainkan dengan PT GUN, dan PT GUN sendiri bukan anak perusahaan Pertamina. “Kerjasama PT GUN dengan Pertamina merupakan kerjasama business to business,” ucapnya.
Lebih jauh dikatakan, Pertamina mengelola Minyak Bumi dan Gas memang membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran.
Namun hal itu tidak dilakukan sendiri oleh Pertamina. Melainkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina. “Pelibatan perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk efesiensi agar Pertamina bisa fokus pada bidangnya. Karena tidak mungkin, itu dilakukan semua oleh Pertamina,” kata Ridwan, Sabtu (02/2/2019).
Dicontohkan, SPBU Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 90 persen milik perusahaan non Pertamina. Sehingga karyawannya merupakan karyawan perusahaan tersebut. Tidak mungkin suatu saat mereka minta diangkat menjadi pegawai Pertamina. “Kalau semua minta diangkat, bagaimana mungkin,” ujarnya.
Ia yakin, sikap pemerintah akan sama yakni tidak akan mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang sama. “Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu keputusan yang terbaik,” kata legislator Partai Golkar ini
Sebelumnya, PT GUN mengaku siap menerima mantan pekerja awak mobil tangki (AMT) untuk bekerja kembali. Langkah ini merupakan itikad baik atas tuntutan yang disampaikan mantan pekerjanya. Dengan ini, PT GUN berharap niat baik tersebut disambut baik oleh mantan pekerjanya.
“PT GUN membuka kesempatan kepada mantan karyawan AMT untuk melamar pekerjaan kembali sesuai dengan persyaratan & prosedur yang berlaku. Dokumen kami tunggu 21 hari terhitung hari Kamis lalu. Semoga itikad baik kami direspon positif,” ujar Rudi Bratanusa, Direktur PT GUN dalam keterangan resmi, Minggu (27/1).(RAL)
Leave a comment