NIB dan NOP Bakal Terintegrasi, Pemerintah Bidik PAD PBB Naik

Jakarta, hotfokus.com

Pemerintah menyepakati integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini bertujuan menyatukan rujukan data pertanahan dan perpajakan agar pelayanan masyarakat lebih akurat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Mendagri Tito Karnavian meneken Surat Edaran Bersama (SEB) terkait integrasi tersebut di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Nusron mengatakan integrasi diperlukan karena masih terdapat perbedaan data PBB dan data pertanahan, termasuk luas bidang tanah. Sinkronisasi data juga diharapkan membuat informasi wajib pajak lebih transparan.

“Dengan adanya integrasi ini, maka semua WP atau wajib pajak di bidang pertanahan akan transparan semua datanya, baik tarifnya maupun luasannya,” ujar Nusron.

Penerapan integrasi sudah berjalan di Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Menurut Nusron, penerapan tersebut turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dalam dua tahun.

“Insyaallah kalau NOP dan NIB diberlakukan, saya jamin PAD dari PBB akan naik minimal 100% tanpa harus menaikkan tarif,” katanya.

Sementara itu, Tito meminta pemda segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk menjalankan integrasi data. Langkah tersebut juga diharapkan mempercepat layanan BPHTB dan meningkatkan penerimaan daerah.

“Intinya, lakukan koordinasi, integrasi data, dan kecepatan untuk proses BPHTB,” ujar Tito. (SA/GIT)