Jakarta, hotfokus.com
Seorang pelanggan listrik PLN, Soetoko Soehardi mengeluhkan atas kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya terkait dengan PLN UP 3 Marunda. Sutoko mengaku kWh meter di salah satu rumah kontrakan miliknya dicabut oleh PLN dan dituding menggunakan kWh bodong. Ia bahkan diwajibkan membayar denda hingga Rp 11 juta lebih jika ingin kWh listrik tersebut disambung kembali.
Ia merasa aneh dengan tudingan penggunaan kWh meter “bodong” tersebut, sebab sama dengan dua rumah kontrakan lainnya, Soetoko mengaku melakukan pemasangan kWh listrik melalui jalur resmi, yaitu Call Center 123.
“Saya pasang listrik 3 rumah kontrakan lewat 123 (call center PLN), sudah bayar semua dan kWh Meter sudah dipasang semuanya oleh petugas lapangan yang sama,” kata Soehardi kepada hotfokus.com, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (26/10/2021).
Menurutnya, pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 24 April 2018 untuk 2 rumah. Kemudian tanggal 25 April 2018 untuk 1 rumah, selesai pasang kWh semua sudah bisa isi token.
“Berarti aman toh, gak ada masalah. Tapi pada beberapa bulan lalu tahun 2021, saya kaget setengah mati, karena yang 1 rumah dikatakan kWh-nya bodong, lalu dicabut,” ketusnya.
Ia memastikan mengajukan pemasangan sambungan listrik secara resmi melalui call center 123. Kemudian pada saat pemasangan kWh listrik, hal itu juga dilakukan oleh petugas lapangan PLN. Maka itu, ia mengasumsikan bahwa pemasangan yang dilakukan adalah resmi. Ia merasa kaget ketika PLN menudingnya memasang kWh Meter “bodong”.
“Saya pasangnya resmi dan tidak lewat calo. kWh meter itu kan milik PLN, jika bodong berarti orang lapangan PLN yang nggak benar. Saya sebagai orang awam, ada meteran, bisa isi token, ya berarti sudah sah,” tegasnya.
Kejanggalan lain juga diungkapkan Soetoko. Menurutnya ketika ia berusaha mengurus persoalan tersebut ke PLN UP 3 Marunda, justru malah ia diminta untuk membayar denda hingga Rp 11 juta. Padahal, ketika ia meminta informasi melalui Call Center 123, ia hanya diharuskan membayar sekitar Rp 1,5 juta saja.
“Ketika saya datangi PLN UP 3 Marunda tanggal 28 September 2021, saya dikasih selembar kertas yang isinya print-an ada nomor ID pelanggan saya, itu benar atas nama saya. Tapi saya harus bayar Rp 1.578.738,- (menurut call center 123 ) . Tapi menurut PLN UP 3 Marunda, saya harus bayar Rp 11.347.099,- mengapa bisa seperti itu?” Tanya dia
“Surat yang dikasih oleh PLN UP 3 Marunda pun ada nomor register, dan nomor register itupun bukan atas nama saya (menurut call center 123), serta pemasangannya tertanggal 20 Maret 2014. Berarati beda 4 tahun dengan saya pasang listrik,” bebernya.
Atas kejadian itu, ia pun meminta pihak PLN UP 3 Marunda Jakarta Utara kembali memasang atau menyambung listrik ke rumah kontrakan miliknya di Jalan Alamanda, Perum Harapan Indah Blok PB No. 8 RT.3 Jakarta Utara.
Sementara itu, Koordinator Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PLN UP 3 Marunda, Arif saat dikonfirmasi hotfokus.com menyampaikan bahwa alasan dari belum disambungkannya lagi listrik di rumah kontrakan milik Soetoko tersebut lantaran yang bersangkutan masih memiliki permasalahan P2TL yang belum diselesaikan.
“Belum bisa dipasang karena belum menyelesaikan terkait P2TL nya,” ungkap Arif.
Ia pun membenarkan bahwa kWh Meter yang terpasang di rumah kontrakan milik Soetoko adalah ilegal alias “bodong”.
“Ditemukan nomor Kwh terpasang di tempat pelanggan tidak ada di data PLN,” tegasnya.(SNU/SL)
Leave a comment