Jakarta, hotfokus.com
Pemerintah membahas beragam hambatan yang mengganjal proyek strategis nasional (PSN) Onshore LNG Blok Masela. Pembahasan proyek tersebut melalui sidang debottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata menteri dalam keterangannya yang dilansir Rabu (25/2/2026).
Sejak 1998, INPEX memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. Proyek diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton/tahun serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek strategis ini.
Proyek ini memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen engineering, procurement, construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.
“Proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Sementara dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi, terutama meningkatkan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif serta penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan, yang mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemda dan masyarakat terdampak. (bi)
Leave a comment