Jawa Barat, Hotfokus.com
Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Dorongan itu disampaikan saat Komisi VI DPR RI meninjau langsung kegiatan operasi hulu migas PHE di Anjungan Bravo, lepas pantai Blok Offshore North West Java (ONWJ), Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).
Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE terus mengembangkan berbagai strategi untuk menjaga produksi migas. Langkah tersebut mencakup pengembangan lapangan yang sudah beroperasi, pengeboran, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi aset.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ke fasilitas PHE ONWJ juga menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana perusahaan mengelola aset dan fasilitas produksi migas di lapangan.
Ketahanan Energi Tak Cukup Dilihat dari Angka
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan kunjungan lapangan memiliki arti penting karena kinerja sektor energi tidak bisa hanya dinilai berdasarkan angka produksi maupun laporan perusahaan.
Menurutnya, anggota parlemen perlu melihat langsung kondisi sumur, anjungan, jaringan pipa, hingga fasilitas produksi yang menopang keberlangsungan pasokan energi.
“Bagi Komisi VI DPR RI, kunjungan seperti ini penting karena ketahanan energi tidak cukup hanya diceritakan melalui angka produksi dan laporan. Kami perlu melihat secara langsung bagaimana sumur, anjungan, jaringan pipa, dan berbagai fasilitas produksi dikelola untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Andre.
Andre menilai PHE ONWJ memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Terlebih, wilayah kerja tersebut telah menjalankan kegiatan produksi dalam jangka panjang sehingga perusahaan perlu menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan potensi yang masih tersedia.
Ia melihat peluang peningkatan produksi masih terbuka melalui sejumlah langkah, mulai dari pengembangan lapangan dan pengeboran hingga pemanfaatan teknologi serta optimalisasi aset yang telah ada.
Namun, Andre mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus tetap dibarengi dengan keandalan fasilitas dan efisiensi kegiatan operasi. Pengelolaan aset serta penerapan aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) juga harus berjalan secara konsisten.
Komisi VI Ingin PHE Perkuat Kinerja
Selain meninjau aktivitas lapangan, Komisi VI DPR RI ingin mendapatkan gambaran mengenai kondisi aktual aset PHE ONWJ. Capaian produksi, rencana pengembangan aset, efektivitas kegiatan pengeboran, serta pemeliharaan fasilitas menjadi bagian yang mendapat perhatian.
Kunjungan tersebut juga membuka ruang bagi Komisi VI DPR RI untuk memahami tantangan yang dihadapi PHE dalam menjalankan kegiatan operasional hulu migas.
Wakil Direktur Utama PHE Virano Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian yang diberikan Komisi VI DPR RI kepada perusahaan.
Ia berharap kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda peninjauan lapangan, tetapi juga memperkuat komunikasi dan membuka peluang kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan industri hulu migas.
“Kami juga mengapresiasi dukungan dan perhatian Komisi VI DPR RI. Kami berharap kunjungannya dapat menjadi sarana untuk kita berdiskusi, bertukar pandangan, serta mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja kami dan memperkuat kolaborasi kita bersama,” kata Virano.
Sinergi DPR dan PHE Perkuat Ketahanan Energi
Pertemuan langsung antara Komisi VI DPR RI dan PHE tersebut memperkuat sinergi dalam mendorong pengelolaan sumber daya energi secara optimal.
Kolaborasi itu juga diarahkan agar kegiatan hulu migas berjalan semakin efisien, andal, serta mampu mendukung kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan.
Di sisi lain, PHE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat investasi pada kegiatan operasi dan bisnis hulu migas dengan tetap mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).
Perusahaan juga terus memperkuat kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, PHE menempatkan upaya pencegahan fraud sebagai bagian penting untuk membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan beretika. (***)
Leave a comment