Kemenkop Optimalkan Peran Koperasi untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Jakarta, hotfokus.com

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Fokus ini menyasar Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara setelah masa tanggap darurat resmi berakhir.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, koperasi memiliki posisi strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Karena itu, Kemenkop menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi koperasi yang sudah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di tiga provinsi tersebut.

“Kami terus mendampingi koperasi existing dan Kopdes Merah Putih agar kembali berfungsi optimal sebagai motor ekonomi masyarakat,” ujar Farida dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rabu (7/1/2026).

Data sementara Kemenkop mencatat, dampak bencana menyentuh 19 koperasi dan 27 Kopdes di Aceh, 9 koperasi dan 20 Kopdes di Sumatera Utara, serta 7 koperasi dan 9 Kopdes di Sumatera Barat. Kondisi ini mendorong Kemenkop memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas pendukung koperasi dengan skema padat karya.

Menurut Farida, pendekatan ini memberi manfaat ganda. Selain mempercepat pemulihan infrastruktur, masyarakat sekitar juga memperoleh penghasilan langsung dari keterlibatan sebagai tenaga kerja. “Dengan padat karya, warga bisa langsung mendapatkan cash untuk menggerakkan ekonomi harian,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Kemenkop melalui LPDB memberikan relaksasi kredit berupa penundaan pembayaran hingga satu tahun bagi koperasi existing yang telah menerima pembiayaan. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bernapas agar koperasi bisa kembali beroperasi secara sehat.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pendataan aset sebagai fondasi pemulihan ekonomi. Ia mendorong pemerintah daerah aktif melakukan inventarisasi dan pemulihan aset agar lebih produktif.

“Pendataan dan recovery aset harus berjalan agar proses rehabilitasi lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Muhaimin. Ia menegaskan seluruh program bantuan akan mengedepankan skema padat karya dengan melibatkan langsung masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. (DIN/GIT)