Jokowi: Menteri yang Tak Serius Bekerja Akan Dicopot

Jakarta, Hotfokus.com

Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot pejabat negara yang tidak serius bekerja. Untuk itu is meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius memenuhi tujuan program pembangunan di periode kedua pemerintahannya.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato usai pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10). “Untuk yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun dan akan saya  copot,” ucqpnya.

Presiden Jokowi menjabarkan lima prioritas yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, dinamis.

“Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita,” papar Jokowi.

Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan. Infrastruktur akan menghubungikan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Kemudian prioritas ketiga adalah penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi berkata pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. “Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” ujarnys.

Dua UU itu, lanjut Jokowi, akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tukasnya.

Prioritas keempat adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Jokowi menekankan bahwa prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” paparnya.

Jokowi mengaku, sudah sering mengingatkan kepada para menteri bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

“Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya ‘Program sudah terlaksana Pak’,” ujar Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, setelah dicek di lapangan, ternyata rakyat belum merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat. “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan pemerintahannya lima tahun ke depan memprioritaskan transformasi ekonomi. Transformasi yang dimaksud adalah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(RAL)