Jakarta, hotfokus.com
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan anggaran untuk pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 lembaga disatukan pengelolaannya. Tujuannya, agar dampak dari anggaran tersebut lebih terarah dan efektif bagi pengembangan kewirausahaan di Tanah Air.
“Kami usulkan agar disatukan saja anggaran tersebut sehingga lebih efektif,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia pada Forum Dialog dan Bisnis di SDP-Rapimnas BPP Hipmi) Kamis (8/3) di Hotel Novotel Tangerang City, Kota Tangerang, Banten. Selain Bahlil, tampil sebagai pembicara Ketua Pansus RUU Kewirausahaan DPR-RI Andreas Eddy Susetyo dan Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan DPR-RI Ichsan Firdaus dan Anggota DPR-RI Maruarar Sirait.
Bahlil mengatakan, saat ini, soal UMKM diurus oleh 17 lembaga di pemerintahan. Belum termasuk puluhan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki program serupa. Dana yang digelontorkan di 17 lembaga tersebut mencapai Rp 100 triliun. Sayangnya, dana pembinaan sebanyak itu belum dirasakan cukup efektif mendorong pengembangan kewirausahaan di Tanah Air. Hal ini disebabkan, setiap lembaga memiliki pendekatan masing-masing dalam mengelola dana tersebut. Sehingga tidak terarah dan kurang efektif.
Sebab itu, Bahlil meminta agar anggaran 17 lembaga tersebut dapat disatukan pengelolaannya. Dengan penyatuhan tersebut, pengelolaannya akan lebih efektif dan terarah bagi pengembangan kewirausahaan.
Hipmi menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) paling lambat Desember 2018. Dia mengatakan RUU Kewirausahaan saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan sudah memasuki tahap pembahasan. Hipmi juga telah menemui Presiden Joko Widodo dan meminta agar RUU tersebut mendapat prioritas dalam pembahasan RUU di parlemen.
Salah satu usulan penting dalam RUU tersebut adalah adanya kewajiban lembaga keuangan seperti perbankan nasional untuk mengalokasikan sebesar 30% dari penyaluran kreditnya untuk membiayai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). “Saat ini,kan baru sekitar 20%. Kami minta 30% untuk pelaku usaha pemula dan UMKM,” terangnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio kewirausahaan Indonesia naik menjadi 3,1% pada 2016. Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada 2013, rasionya masih 1,67%. Dengan demikian, Indonesia sudah masuk daftar negara yang masuk kategori sejahtera. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah yang memiliki rasio kewirausahaan minimal 2%. Namun, capaian Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Malaysia misalnya, sudah mencapai level 5%. Sementara itu, rasio Singapura telah menyentuh 7%, China 10%, Jepang 11%, dan AS 12%. (Fyan)
Leave a comment