Dugaan Penyadapan Prabowo Bikin Geger, Bakom Ingatkan Bahaya Politik Pecah Belah!

Jakarta, Hotfokus.com

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan meminta masyarakat tidak terpancing situasi dan bersama-sama menjaga stabilitas serta persatuan nasional.

Syahganda menilai persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara harus mendapat perhatian serius. Dia juga mengingatkan agar kepentingan politik tidak mengorbankan persatuan bangsa.

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Dia turut mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara dan berpotensi memecah belah persatuan.

Syahganda juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung Presiden dan jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban serta mengusut persoalan tersebut.

Menurutnya, setiap dugaan tindakan yang mengancam keselamatan dan kewibawaan Presiden harus melalui penyelidikan objektif dan transparan. Penegak hukum juga perlu menindak setiap pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang diduga menyasar dirinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, dugaan aktivitas tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi kemasyarakatan.

“Beliau sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).

Dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara menjadi perhatian karena berpotensi menyangkut informasi sensitif. Pemerintah menekankan pentingnya penanganan persoalan tersebut agar tidak mengancam kepentingan nasional. (SA/GIT)