Home NASIONAL BPN: Aset Masyarakat Bersertifikat Baru 46 Juta
NASIONALSOSIAL

BPN: Aset Masyarakat Bersertifikat Baru 46 Juta

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, hngga saat ini aset masyarakat yang memiliki sertifikat baru sekitar 46 juta. Padahal, total aset masyarakat ada sekitar 126 juta aset yang harus disertifikasi.

“Sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah dan bawah yang memiliki aset bersertifikat telah membuat mereka sulit mengakses perbankan,” kata Sofyan dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8) malam.

Dengan gencarnya sertifikasi lahan, dia berharap, rasio iklusi keuangan yang saat ini sebesar 64 persen akan semakin meningkat. “Apalagi masyarakat cukup antusias dengan kebijakan pemerintah menerbitkan sertifikasi tanah dan redistribusi aset ini,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, penyalurannya tercatat sudah mencapai 250 ribu hektare tanah dengan 1,3 juta sertifikasi siap diberikan.

“Selama ini konflik tanah cukup kuat. Baik dari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, hingga masyarakat dengan pemerintah. Ketika tidak ada sertifikasi maka masyarakat yang lemah akan menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Sofyan, Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan tujuh juta sertifikasi lahan pada 2018.

“Namun Pemerintah akan memprioritaskan akses pada masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, yang masih bermasalah mengenai legalitas asetnya,” katanaya.(RAL)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah dorong hilirisasi lewat KEK Gresik. Investasi tembus USD6,1 miliar, sektor manufaktur jadi motor utama.
NASIONAL

KEK Gresik Makin Moncer, Pemerintah Gaspol Hilirisasi Lewat Pabrik Melamin

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mempercepat penguatan hilirisasi industri untuk mendorong transformasi ekonomi nasional....

NASIONAL

UU Perlindungan Konsumen Kurang ‘Bergigi’. Mendag: Perlu Direvisi

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah mengaku Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8/1999 masih kurang...

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah
NASIONAL

Hilirisasi SDA Dipercepat, Pemerintah Dorong Investasi Berkelanjutan Berbasis Nilai Tambah

Jakarta, Hotfokus.com Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA)...

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat
NASIONAL

Kemenkop dan MUI Bersatu, Koperasi Jadi Motor Penguatan Ekonomi Umat

Jakarta, Hotfokus.com Kementerian Koperasi menggandeng Majelis Ulama Indonesia untuk memperkuat ekonomi umat...