Home NASIONAL Biar Jelas Haknya, Pemerintah Kebut Sertifikasi Lahan Transmigrasi
NASIONAL

Biar Jelas Haknya, Pemerintah Kebut Sertifikasi Lahan Transmigrasi

Share
Share

Jakarta, hotfokus.com

Masalah tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan terus jadi sorotan pemerintah. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan persoalan ini agar lahan transmigran berstatus clean and clear, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Di era Presiden Prabowo, persoalan tanah transmigrasi harus clean and clear,” kata Iftitah saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

Tumpang tindih lahan membuat ribuan transmigran kesulitan mengurus legalitas tanah mereka. Salah satunya terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana lebih dari 1.000 transmigran lokal baru memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah menunggu 24 tahun.

Sebagai solusi, Kementerian Transmigrasi menggulirkan Program Trans Tuntas, yang kini masuk program prioritas nasional. Pemerintah mengalokasikan Rp62 miliar untuk menyelesaikan sertifikasi lebih dari 3.000 bidang tanah transmigrasi tahun ini.

Selain itu, pemerintah mengajukan pelepasan kawasan hutan produksi di sejumlah wilayah, seperti Natuna, dan menjalin kerja sama lintas kementerian melalui Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).

“Tipologi persoalan tumpang tindih ini makin meluas, bukan cuma kawasan hutan, tapi juga lahan yang diserobot badan usaha atau kelompok lain,” ungkap Iftitah.

Komisi V DPR RI sepakat masalah sertifikasi lahan transmigran harus segera diselesaikan. Legislator PDIP, Adian Napitupulu, menyebut transmigran sebagai pahlawan pembangunan yang layak mendapat kepastian hukum atas tanahnya.

“Negara harus pastikan tanah transmigran tidak lagi berstatus kawasan hutan,” tegas Adian.

Senada, Ishak Mekki dari Fraksi Demokrat menilai SHM bisa meningkatkan kesejahteraan transmigran. Ia berharap penataan lahan transmigrasi tak lagi berbenturan dengan kawasan hutan, tambang, hingga pemukiman.

Komisi V DPR mendesak Kementerian Transmigrasi memperkuat aturan teknis dan koordinasi lintas lembaga agar masalah lahan transmigrasi benar-benar tuntas. (SA/GIT)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
NASIONAL

Siap-Siap! Cukai Minuman Manis Dibidik Mulai 2027, Negara Incar Rp1,7 Triliun

Jakarta, Hotfokus.com Minuman manis dalam kemasan berpotensi menghadapi pungutan baru mulai tahun...

Realisasi investasi semester I 2026 menurut BKPM mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1,448 juta tenaga kerja
NASIONAL

Investasi Rp1.010 Triliun Buka 1,44 Juta Lapangan Kerja, Ini Sumbernya!

Jakarta, Hotfokus.com Investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang semester I 2026 mencapai...

Menperin: Industri Harus Tumbuh di Atas 20 Persen
NASIONAL

Menperin: Industri HarusTumbuh di Atas 20 Persen

Jakarta, hotfokus.com Pertumbuhan industri harus di atas 20 persen atau lebih tinggi...

P2MI Jajaki Peluang Kerjadi Bandara Internasional Berbagai Negara
NASIONAL

P2MI Jajaki Peluang Kerjadi Bandara Internasional Berbagai Negara

Tangerang, hotfokus.com Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) jajaki peluang untuk mengisi...