Angka Pengangguran BPS Dipertanyakan! Ekonom Sebut Ada Potensi 20,69 Juta Orang Tak Bekerja

Jakarta, Hotfokus.com

Data pengangguran Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai sorotan. Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mempertanyakan definisi bekerja yang digunakan BPS karena standar minimal satu jam kerja dalam seminggu dinilai berpotensi membuat angka pengangguran terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,38 juta orang atau 4,75% dari angkatan kerja. Namun, Defiyan menilai angka tersebut perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan standar jam kerja dan kondisi tenaga kerja produktif.

Ia menyoroti perbedaan standar BPS yang mengacu pada Organisasi Buruh Internasional (ILO) dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan jam kerja normal 40 jam per minggu.

Menurutnya, seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu tetap masuk kategori bekerja dalam penghitungan tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi menyamarkan persoalan pengangguran dan setengah pengangguran.

Defiyan juga menyoroti sekitar 1 juta lulusan perguruan tinggi jenjang S1, S2, dan S3 yang belum mendapatkan pekerjaan. Padahal, kelompok usia 25-40 tahun memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas ekonomi.

Ia turut mengangkat data 12,31 juta penduduk berusia 70 tahun ke atas atau 4,27% pada 2025. Dengan memasukkan kelompok tersebut dan satu juta sarjana menganggur, Defiyan memperkirakan jumlah penduduk yang tidak bekerja mencapai 20,69 juta orang atau 7,17%.

“Ini adalah definisi yang asal-asalan dan ngawur,” kritik Defiyan terhadap pengertian bekerja yang digunakan BPS.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, BPS harus menjaga independensi dan objektivitas dalam menyajikan statistik ketenagakerjaan.

Defiyan mengingatkan, data yang tidak menggambarkan kondisi riil pasar kerja berisiko menyesatkan kebijakan pemerintah, terutama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 6-8% dan penciptaan lapangan kerja melalui Asta Cita.

Karena itu, ia menilai transparansi definisi dan metode penghitungan menjadi penting agar pemerintah memiliki dasar yang tepat dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. (GIT)