Jakarta, hotfokus.com
Kerusakan laut akibat pencemaran hingga aktivitas penangkapan ilegal yang berdampak terhadap populasi perikanan. Bahkan ancaman kerusakan kian masif menyusul dampak perubahan iklim.
“Untuk itu harus ada upaya aktif memulihkan ekosistem laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam acara Velocity of the Blue Economy, yang menjadi bagian dari World Economic Forum di Davos, Swiss, sebagai dilansir Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan saat ini lautan menghadapi ancaman serius, pemanasan laut, meningkatnya keasaman, menurunnya stok ikan, dan pencemaran laut.
Karenanya semua terpanggil untuk menyelamatkan dan mengelolanya dengan tanggungjawab.
Lewat program ekonomi biru, Indonesia sebagai negara kepulauan siap memimpin upaya bersama melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang kian masif yang selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas dan masa depan.
KKP terus memperluas kawasan konservasi laut yang saat ini sudah lebih dari 30 juta hektar menuju 97,5 juta hektar pada 2045. Sistem penangkapan ikan juga diatur melalui sistem kuota untuk meminimalisir penangkapan secara berlebih dan illegal fishing.
Di sisi lain budidaya perikanan terus dikembangkan secara inovatif, berkelanjutan dan inklusif hingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan. Tak sebatas itu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilindungi dari aktivitas ekonomi yang dapat mendegradasi kualitas ekosistem di sekitarnya. Termasuk dalam persoalan sampah laut, pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya dengan mengintegrasikan aksi-aksi penanganan di darat dan laut.
“Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global,” kata Trenggono. (bi)
Leave a comment