Jakarta, hotfokus.com
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah tegas sebagai pembina PNS tertinggi untuk memerintahkan PPK memecat seluruh PNS yang telah divonsi korupsi.
“Lemahnya komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. Selain itu, zero tolerance yang digaungkan oleh Pemerintah dapat dikatakan hanya sebagai lip service,” tulis Wana Alamsyah, Staff ICW seperti dalam pernyataanya di Jakarta belum lama ini.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per tanggal 17 September 2018 menunjukkan bahwa terdapat 98 PNS koruptor yang bekerja di Kementerian dan 2.259 PNS koruptor yang bekerja di provinsi, kabupaten, dan kota.
Masih dalam data BKN, ICW mencatat tren korupsi PNS banyak terjadi di lingkungan kementerian khususnya kementerian perhubungan. Sementara untuk di Pemerintah Provinsi, PNS Pemprov DKI Jakarta paling banyak terlibat korupsi.
Sementara rata – rata 350-an Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat korupsi setiap tahunnya. PNS pelaku korupsi paling banyak dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.(SA)
Leave a comment