Home NASIONAL Motif Koordinator Forum Pemegang Polis Jiwasraya Dipertanyakan
NASIONAL

Motif Koordinator Forum Pemegang Polis Jiwasraya Dipertanyakan

Share
Share

Jakarta, Hotfokus.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai angkat bicara terkait tuntutan Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya, yang belum lama ini mengklaim telah mengirimkan surat aduan.

Menurut Anggota Komisi VI, Inas Nasrullah, meski Komisi VI belum secara resmi menerima surat aduan, namun dirinya telah mengetahui tuntutan yang diminta Rudyantho selaku Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya.

Untuk itu dia meminta para nasabah tetap tenang dan sabar, sambil menunggu upaya penyelesaian yang tengah dilakukan manajemen Jiwasraya bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

“Kami yakin nasabah tetap tenang dan tetap menaruh kerpercayaan kepada manajemen dan Kementerian BUMN. Buktinya roll over meningkat. Cuma yang mau saya pertanyakan adalah motif dari forum ini,” kata Inas di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Sebagai informasi, dalam surat aduan pada 12 Desember 2018 itu, Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya mendesak manajemen untuk segera membayarakan kewajiban polis atas nasabah-nasabah yang terdaftar di dalam surat.

Namun yang janggal, menurut Inas, Rudiyantho tidak mencantumkan surat kuasa atas pemegang polis.

Karena itu, Inas menilai Rudyantho tidak memahami karakteristik produk JS Saving Plan atau Bancassurance yang dimiliki Jiwasraya, maupun asuransi lainnya.

“Kontrak polis itu bersifat individual karena yang berkontrak adalah perusahaan asuransi dengan perorangan. Jika orang itu mengklaim bahwa dia adalah koordinator atau kuasa hukum pemegang polis, harusnya ada surat kuasa kalau dia adalah pihak yang ditunjuk dong,” papar Inas.

Selain tidak adanya surat kuasa, Inas juga meragukan keabsahan jumlah pemegang polis yang terdaftar di dalam Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya. Pasalnya, jika membaca surat yang dikirim jumlah pemegang polis yang terdaftar sepintas tak lebih dari 30 orang.

“Nasabah harus lebih waspada dan tak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang ditengarai memiliki kepentingan di tengah upaya penyehatan Jiwasraya,” katanya.(ert)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
Pemerintah mempertahankan HET Minyakita Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pasokan tetap tersedia di pasar.
NASIONAL

Pemerintah Pertahankan HET Minyakita Rp15.700 per Liter demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700...

Anggaran 2027 Disetujui, Kemenko Perekonomian Siap Perkuat Koordinasi Kebijakan Nasional
NASIONAL

Anggaran 2027 Disetujui, Kemenko Perekonomian Siap Perkuat Koordinasi Kebijakan Nasional

Jakarta, hotfokus.com Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp664 miliar...

KSP menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Pemerintah membenahi tata kelola tanpa menghentikan layanan bagi masyarakat.
NASIONAL

KSP Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berlanjut, Dudung: Perbaiki Sistem Tanpa Hentikan Layanan

Jakarta, hotfokus.com Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tetap melanjutkan...

Harga TBS Sempat Anjlok, Prabowo Minta Petani Sawit Tak Jadi Korban Permainan Harga
NASIONAL

Harga TBS Sempat Anjlok, Prabowo Minta Petani Sawit Tak Jadi Korban Permainan Harga

Jakarta, Hotfokus.com Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian khusus terhadap penurunan harga...