Jakarta, Hotfokus.com
Pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di tengah sorotan terhadap rentetan kecelakaan kapal dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran nasional.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, meskipun Kementerian Perhubungan menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial, publik sangat mungkin memaknainya sebagai sebuah pencopotan.
“Digantinya Muhammad Masyhud dari posisi Dirjen Hubla di tengah rentetan kecelakaan kapal, apalagi belum ditetapkannya pejabat definitif sebagai pengganti, sangat mungkin dimaknai publik sebagai pencopotan. Tetapi terlepas dari tafsir tersebut, yang terpenting sekarang adalah bagaimana keselamatan pelayaran benar-benar diperbaiki,” ujar Sofyano dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, keputusan Menhub melakukan pergantian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut patut didukung apalagi langkah tersebut memang diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
Namun, Sofyano mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif atau sekadar penyegaran organisasi.
“Pergantian pejabat harus menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat pergantian orang, sementara persoalan keselamatan kapal dan lemahnya pengawasan tetap terjadi,” tegasnya.
Ia menilai Menhub harus memastikan seluruh persyaratan kelaiklautan kapal dipenuhi sebelum kapal diizinkan berlayar. Hal itu mencakup kondisi kapal, mesin dan sistem navigasi, stabilitas kapal, kecukupan dan kompetensi awak, alat keselamatan, kapasitas muatan dan penumpang, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.
Pengawasan terhadap faktor cuaca juga harus menjadi perhatian serius. Menurut Sofyano, kapal tidak boleh dipaksakan berlayar apabila kondisi cuaca, gelombang, atau faktor operasional lainnya berpotensi membahayakan keselamatan.
“Jangan sampai keselamatan hanya diperiksa di atas kertas. Kapal dinyatakan laik, tetapi kondisi sebenarnya tidak benar-benar memenuhi standar. Di sinilah pentingnya pengawasan yang kuat dan berintegritas,” katanya.
Sofyano juga meminta Menhub berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Pengusaha pelayaran, operator kapal, awak kapal maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan harus ditindak sesuai ketentuan.
“Keselamatan pelayaran tidak boleh mengenal kompromi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kelebihan muatan, kapal yang tidak laik, alat keselamatan yang tidak memadai, pelanggaran prosedur, maupun pemaksaan kapal berlayar dalam kondisi yang tidak aman,” ujarnya.
Ia berharap pergantian pimpinan di Ditjen Hubla dapat dibuktikan melalui kinerja nyata, terutama dengan semakin ketatnya pengawasan dan menurunnya angka kecelakaan kapal.
“Publik tidak membutuhkan sekadar pergantian pejabat. Publik membutuhkan pelayaran yang aman dan kapal yang benar-benar laik. Ukuran keberhasilan pergantian ini pada akhirnya harus terlihat dari semakin kuatnya pengawasan dan semakin rendahnya kecelakaan pelayaran,” pungkas Sofyano. (Ebs)
Leave a comment