Zaman Nihilisme Data

Oleh : Andi N Sommeng

Dulu orang tua kita berkata:
“Jaga nama baik.”
Sekarang nasihat itu perlu direvisi:
“Jaga data baik-baik, sebab nama, wajah, suara, lokasi, selera, kebiasaan tidur, gaya mengetik, foto kucing, riwayat belanja, dan keluhan di media sosial bisa dipanen untuk membuat mesin semakin pintar, sementara kita semakin bingung membaca syarat dan ketentuan.”

Selamat datang di zaman baru: zaman nihilisme data. Zaman ketika data manusia disebut sebagai “emas baru”, tetapi pemilik emasnya tidak pernah merasa kaya. Zaman ketika perusahaan teknologi berkata, “Data Anda sangat penting bagi kami,” tetapi maksud sebenarnya sering kali: “Penting untuk kami olah, kami latih, kami monetisasi, dan kalau bisa jangan terlalu banyak bertanya.”

Artikel Alice Xiang di TIME, “Are We Entering the Age of Data Nihilism?”, menampar kita dengan hal yang sebenarnya sudah lama kita rasakan: data kita amat berharga bagi industri AI, tetapi terasa hampir tidak berarti bagi kita sendiri. Kita tahu data diambil. Kita tahu jejak digital disimpan. Kita tahu wajah, suara, tulisan, foto, dan perilaku kita bisa diproses. Tetapi kita juga tahu satu hal yang lebih menyedihkan: kita hampir tidak tahu harus berbuat apa.
Maka lahirlah manusia digital modern: makhluk yang setiap hari menghasilkan data, tetapi tidak pernah menerima dividen data. Ia bekerja, mengetik, memotret, mengunggah, mencari, mengklik, menyukai, membenci, marah, sedih, membeli, membatalkan pesanan, lalu semua itu masuk ke dapur besar kecerdasan buatan. Dari dapur itu keluar produk baru bernama AI. Pintar, mahal, canggih, dan penuh jargon.
Lalu manusia bertanya polos:
“Lho, itu pakai data saya?”
Industri menjawab dengan bahasa sangat halus:
“Kami menghormati privasi Anda sesuai kebijakan yang berlaku.”
Kalimat itu kira-kira setara dengan warung makan yang berkata:
“Kami menghormati ayam goreng sesuai prosedur penggorengan.”

Dari Minyak Bumi ke Minyak Pribadi

Dalam ekonomi lama, minyak diambil dari perut bumi. Dalam ekonomi digital, data diambil dari perut kehidupan. Bedanya, untuk mengebor minyak perlu izin, kontrak, wilayah kerja, AMDAL, lifting, pajak, royalti, dan kadang-kadang rapat koordinasi yang lebih panjang dari umur sumur. Untuk mengambil data, cukup satu kotak kecil: “I agree.”
Kotak itu adalah mukjizat hukum abad ke-21. Dengan mencentang satu kotak, manusia biasa dianggap telah memahami perjanjian 43 halaman, 18 lampiran, 27 rujukan kebijakan privasi, 5 yurisdiksi hukum, dan 12 kemungkinan perubahan sepihak di masa depan. Bahkan malaikat pencatat amal mungkin lebih ringkas administrasinya.

Di sektor migas, negara berdebat keras tentang hak partisipasi, bagi hasil, cost recovery, dan kedaulatan energi. Tetapi dalam sektor data, warga menyerahkan “cadangan strategis kehidupan pribadinya” hanya agar bisa memakai aplikasi edit foto, memesan makanan, atau melihat video orang jatuh dari sepeda.

Kita dulu takut sumber daya alam dieksploitasi asing. Sekarang sumber daya batin, bahasa, wajah, dan perhatian kita ikut diekstraksi. Bedanya, kalau tambang batubara meninggalkan lubang, tambang data meninggalkan kebingungan eksistensial:
“Kenapa aplikasi ini tahu saya ingin beli sepatu sebelum saya sendiri yakin butuh sepatu?”

Nihilisme Data: Pasrah yang Didesain.

Nihilisme data bukan berarti data tidak bernilai. Justru sebaliknya: data terlalu bernilai, tetapi nilainya tidak kembali kepada manusia yang menghasilkannya. Kita berada dalam keadaan aneh. Data dianggap aset oleh korporasi, tetapi dianggap takdir oleh pengguna.
Kita tahu diawasi, tetapi tetap memakai.
Kita tahu dilacak, tetapi tetap klik.
Kita tahu diprofilkan, tetapi tetap unggah.
Kita tahu suara dan wajah bisa dipakai melatih sistem, tetapi tetap ikut tren “ubah foto jadi avatar masa depan”.
Inilah kepasrahan yang paling modern: bukan karena manusia bodoh, melainkan karena sistem dibuat sedemikian rupa sehingga menolak terasa lebih mahal daripada menyerah. Coba saja tidak menyetujui kebijakan privasi. Aplikasi tidak bisa dipakai. Layanan tidak terbuka. Tombol berikutnya tidak menyala. Hidup digital berhenti di halaman persetujuan.
Akhirnya, manusia modern belajar satu filsafat praktis:
“Daripada tidak bisa masuk aplikasi, ya sudahlah.”
Kalimat “ya sudahlah” inilah fondasi tidak tertulis dari ekonomi digital global.

AI, Mesin Cerdas yang Dibesarkan oleh Kerja Tidak Dibayar

AI generatif sering dipuja sebagai lompatan peradaban. Ia bisa menulis, menggambar, menerjemahkan, merangkum, menyusun kode, membuat musik, dan menjawab pertanyaan. Tetapi di balik kecanggihannya, ada pertanyaan yang kurang nyaman: ia belajar dari siapa?
Jawabannya: dari manusia. Dari penulis, seniman, jurnalis, akademisi, fotografer, guru, pelawak, penyair, programmer, pembuat meme, netizen iseng, hingga orang yang menulis ulasan bintang satu karena ayam gepreknya kurang sambal.
AI belajar dari lautan ekspresi manusia. Tetapi ketika manusia bertanya soal hak, kompensasi, atau izin, jawabannya sering berubah menjadi kabut metodologis: dataset publik, pemrosesan transformatif, penggunaan wajar, kepentingan riset, inovasi, efisiensi, kemajuan umat manusia.
Kemajuan umat manusia memang indah. Tetapi biasanya tagihannya dibayar oleh umat manusia juga.
Di sini satire menjadi sulit dibedakan dari laporan keuangan. Manusia menulis selama bertahun-tahun, karya dikumpulkan, mesin dilatih, produk dijual, valuasi naik, investor senang, lalu penulis manusia diminta beradaptasi karena “AI tidak bisa dihentikan.”
Ini seperti seseorang mengambil beras dari lumbung rakyat, memasaknya di restoran mewah, lalu menjual nasi itu kembali kepada rakyat sambil berkata:
“Ini inovasi pangan.”

Privasi, Dari Hak Menjadi Ilusi Layanan.

Dalam teori hukum, privasi adalah hak. Dalam praktik digital, privasi sering menjadi tombol dekoratif. Ada, tetapi nasibnya menyedihkan. Kita diberi pilihan pengaturan privasi yang begitu rumit sehingga membutuhkan kesabaran seorang filsuf Stoa dan ketelitian auditor pajak.
“Kelola preferensi cookie” terdengar demokratis. Tetapi begitu dibuka, muncul ratusan vendor, kategori, pemroses, rekanan, dan tujuan penggunaan. Pada akhirnya pengguna memilih “accept all” bukan karena setuju, tetapi karena lapar, lelah, dan ingin segera membaca artikel.
Demokrasi digital abad ini bukan “one person, one vote”, melainkan “one user, one exhausted consent.”

Hukum pelindungan data pribadi tentu penting. Tetapi hukum tanpa daya paksa, tanpa kapasitas audit, dan tanpa literasi publik hanya akan menjadi prasasti mulia di tengah pasar yang bising. Regulasi berkata: data pribadi harus dilindungi. Platform berkata: tentu. Lalu sistem terus berjalan, pelacakan tetap bekerja, dan pengguna tetap bertanya:
“Kenapa saya baru bicara soal panci, iklan panci sudah muncul?”

Indonesia: Jangan Jadi Koloni Data Tropis

Bagi Indonesia, masalah ini tidak boleh dianggap sekadar urusan Silicon Valley. Kita punya 270 juta lebih penduduk, bahasa nasional, ratusan bahasa daerah, budaya visual yang kaya, pasar digital raksasa, konsumsi media sosial tinggi, dan kebiasaan berbagi yang kadang lebih terbuka daripada rapat keluarga.
Artinya, Indonesia adalah tambang data yang luar biasa. Bukan tambang nikel, batubara, atau bauksit, tetapi tambang perilaku, bahasa, ekspresi, dan preferensi. Kalau tidak hati-hati, kita akan mengulang pola lama: bahan mentah keluar, nilai tambah diolah di luar, produk mahal masuk kembali.
Dulu kita ekspor bahan mentah.
Sekarang kita ekspor perhatian, bahasa, wajah, dan kebiasaan.
Dulu kita ingin hilirisasi nikel.
Sekarang kita perlu hilirisasi data.
Kalau tidak, bangsa ini hanya akan menjadi pemasok korpus bahasa Indonesia untuk model asing, pemasok wajah tropis untuk sistem pengenalan visual, pemasok percakapan lokal untuk chatbot global, dan pemasok pasar untuk langganan AI premium.
Kita menjadi bangsa yang datanya dipakai untuk mencerdaskan mesin orang lain, lalu kita membayar langganan bulanan agar mesin itu menjelaskan kembali kehidupan kita sendiri.
Sungguh efisien. Juga agak tragis.

Negara, Kampus, dan Kedaulatan Data

Negara perlu berhenti memandang data sebagai urusan teknis belaka. Data bukan sekadar file, server, atau dashboard. Data adalah sumber daya strategis. Ia menyangkut ekonomi, pertahanan, budaya, pendidikan, kesehatan, keuangan, demokrasi, dan kedaulatan.
Kampus juga tidak boleh hanya bangga memakai AI, tetapi lupa bertanya: datasetnya dari mana, biasnya seperti apa, hak ciptanya bagaimana, dan siapa yang bertanggung jawab bila hasilnya keliru? Perguruan tinggi harus menjadi penjaga akal sehat, bukan sekadar pengguna antusias teknologi terbaru.
BUMN dan lembaga publik pun harus berhati-hati. Data pelanggan listrik, BBM, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan bantuan sosial bukan bahan eksperimen sembarangan. Di tangan yang tepat, data dapat meningkatkan layanan publik. Di tangan yang salah, data dapat menjadi alat diskriminasi, manipulasi, pengawasan, dan komersialisasi diam-diam.
Kita memerlukan tata kelola data yang tidak inferior di hadapan jargon AI. Jangan sampai setiap proposal yang menulis “berbasis AI” langsung dianggap suci, inovatif, dan layak anggaran. Banyak kebijakan digital gagal bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena kelebihan presentasi PowerPoint.
Dari “I Agree” ke “I Govern”.
Jalan keluar dari nihilisme data bukan anti-AI. Menolak AI sama saja seperti menolak listrik karena takut korsleting. Yang diperlukan bukan romantisme masa lalu, melainkan tata kelola masa depan.

Kita perlu bergerak dari budaya “I agree” menuju budaya “I govern.” Artinya, manusia, masyarakat, negara, dan institusi harus memiliki posisi tawar terhadap data. Persetujuan harus bermakna. Penggunaan data harus transparan. Dataset AI harus dapat diaudit. Kreator harus dilindungi. Warga harus memiliki hak koreksi, hak hapus, hak keberatan, dan dalam konteks tertentu, hak atas kompensasi.

Lebih jauh lagi, Indonesia perlu mulai memikirkan skema kelembagaan seperti data trust, lisensi dataset nasional, standar etika AI, audit model, perlindungan bahasa dan budaya digital, serta rezim ekonomi data yang adil. Kalau sumber daya alam punya royalti, mengapa ekspresi kolektif manusia tidak punya mekanisme nilai? Kalau tambang wajib reklamasi, mengapa tambang data tidak wajib akuntabilitas?
Tentu pertanyaan ini akan membuat sebagian pelaku industri gelisah. Biasanya mereka akan menjawab: “Regulasi jangan menghambat inovasi.”
Kalimat itu perlu diterjemahkan secara hati-hati. Kadang artinya: “Tolong jangan terlalu banyak bertanya sebelum model kami menghasilkan valuasi berikutnya.”

Penutup, Manusia Bukan Bahan Bakar Murah untuk Mesin Mahal.

Zaman nihilisme data adalah zaman ketika manusia merasa kecil di hadapan platform, lelah di hadapan kebijakan privasi, dan pasrah di hadapan AI. Kita tertawa, mengunggah, mencentang, mengizinkan, lalu diam-diam menjadi bahan bakar sistem yang semakin pintar.
Tetapi manusia bukan sekadar dataset.
Wajah bukan sekadar piksel.
Suara bukan sekadar sampel audio.
Tulisan bukan sekadar token.
Perilaku bukan sekadar variabel prediksi.
Kehidupan bukan sekadar bahan pelatihan model.
AI boleh berkembang. Data boleh diolah. Inovasi boleh berjalan. Tetapi peradaban digital yang sehat tidak boleh dibangun dari kepasrahan massal. Bila manusia hanya menjadi bahan mentah, maka AI bukan kemajuan; ia hanya ekstraktivisme lama dengan server lebih dingin dan istilah lebih keren.
Mungkin suatu hari mesin akan benar-benar sangat cerdas. Ia bisa menjawab semua pertanyaan, menulis semua laporan, membuat semua gambar, membaca semua wajah, dan memprediksi semua keinginan.
Tetapi ada satu pertanyaan yang tetap harus dijawab manusia sendiri:
Apakah kita sedang membangun teknologi untuk memuliakan manusia, atau sedang melatih mesin dengan cara mengecilkan manusia?. [•]

|A||N||S|
Dosen-GBUI
Buittenzorg,
08Mai2026

Verba volant, scripta manent