Sofyano: Keberhasilan Swasembada Beras Harus Dijaga Sebagai Agenda Nasional Jangka Panjang

Jakarta, hotfokus.com

Direktur Eksekutif Puskepi, Sofyano Zakaria, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah dan program pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya swasembada beras, sebagai pilar utama kedaulatan nasional.

Menurut Sofyano, swasembada beras bukan sekadar capaian sektor pertanian, melainkan fondasi strategis bagi ketahanan negara. “Kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan beras secara mandiri adalah bentuk nyata kedaulatan. Ketika Indonesia tidak lagi bergantung pada impor, maka stabilitas ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih terjaga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa swasembada beras memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Harga pangan menjadi lebih stabil, distribusi lebih terkendali, serta petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih adil. “Dengan menghentikan impor beras, kita melindungi petani dalam negeri dari tekanan harga global sekaligus memperkuat ekonomi desa sebagai basis produksi pangan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian stok beras nasional yang saat ini telah mencapai sekitar 4,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 juta ton tersimpan di gudang-gudang Perum Bulog di seluruh wilayah NKRI, sementara sekitar 900 ribu ton lainnya berada di gudang swasta yang disewa Bulog untuk menopang kapasitas hingga 2 juta ton. “Ini menunjukkan kesiapan logistik nasional yang semakin kuat dan terkelola dengan baik,” ungkapnya.

Sofyano juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bulog yang secara konsisten menyerap produksi petani dalam negeri dengan volume rata-rata sekitar 35.000 hingga 45.000 ton per hari. “Langkah ini adalah bukti konkret keberpihakan pemerintah kepada petani nasional. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembeli utama yang menjamin keberlanjutan produksi,” jelasnya.

Sofyano juga menekankan bahwa setelah swasembada tercapai, pemerintah wajib bersikap tegas terhadap segala bentuk pemikiran maupun praktik impor beras. “Tidak boleh ada ruang bagi kebijakan yang membuka kembali keran impor. Itu akan merusak ekosistem yang sudah dibangun dengan susah payah dan melemahkan semangat kemandirian bangsa,” katanya lugas.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan swasembada beras harus dijaga sebagai agenda nasional jangka panjang. “Ini bukan sekadar prestasi sesaat, melainkan tonggak penting menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat di bidang pangan,” pungkas Sofyano. (Ebs)