Home Uncategorized LPDB Tingkatkan Nilai IKU yang Ditetapkan Kemenkeu
Uncategorized

LPDB Tingkatkan Nilai IKU yang Ditetapkan Kemenkeu

Share
lpdb tingkatkan nilai iku yang ditetapkan kemenkeu
Share

Jakarta, hotfokus.com

Mandat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) untuk memenuhi 11 standar indikator kinerja utama (IKU) dalam penyaluran kredit / pembiayaan di tahun 2023 mampu dicapai dengan baik.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengatakan rata-rata capaian standar IKU sebesar 145,64 persen atau meningkat sebesar 2,99 persen dibandingkan rata-rata tahun 2022 sebesar 141,40 persen. Hasil ini faktual berdasarkan verifikasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

“Dari seluruh 11 IKU tersebut, LPDB-KUMKM berhasil mendapatkan capaian penuh sebesar 100 persen dan mayoritas berhasil mendapatkan capaian tambahan hingga 50 persen,” kata Supomo dalam paparannya saat bedah buku dan media gathering di Subang, Jawa Barat, Sabtu (19/10/2024).

Dari kinerja penyaluran kredit di tahun 2023, LPDB jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp1,81 triliun. Sementara di tahun 2024 ini ditargetkan Rp1,85 triliun dimana hingga September 2024 telah tersalurkan Rp1,465 triliun atau setara 79 persen dari target. Diyakini hingga akhir Desember penyaluran dana bergulir akan melebihi Rp 2 triliun.

Sejak tahun 2008 hingga saat ini akumulasi dana yang disalurkan mencapai Rp19,11 triliun. Dari jumlah itu dana yang disalurkan dengan skema konvensional sebesar Rp13,5 triliun dan pola syariah Rp5,5 triliun.

“Di tahun ini hingga September 2024, sebanyak Rp1,048 triliun disalurkan melalui pola konvensional dan Rp418 miliar melalui pola syariah. Alhamdulillah kita sudah capai on track,” katanya.

Kedepan, LPDB akan memperkuat penyaluran pembiayaa di sektor riil mulai dari pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Hal ini sebagai upaya mempertahankan standar IKU dan juga dalam upaya mendorong kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya permasalahan terbesar di sektor pertanian adalah harga produk yang murah saat musim panen. Kemudian, banyak produk petani yang dibeli namun baru dibayar belakangan.

“Inikan permasalahan klasik. Nah, di sinilah LPDB-KUMKM melalui koperasi, hadir,” katanya. (DIN/SL)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles
KKP Lepas 1.300 Ekor Ikan Napoleon Dilepas di KKPD Sulawesi Utara
Uncategorized

KKP Lepas 1.300 Ekor Ikan Napoleon Dilepas di KKPD Sulawesi Utara

Jakarta, hotfokus.com Sebanyak 1.300 ekor ikan Napoleon (cheilinus undulatus) dilepas Kementerian Kelautan...

Postur APBN 2027 Pacu Roda Ekonomi dan Kesejahteraan
Uncategorized

Postur APBN 2027 Pacu Roda Ekonomi dan Kesejahteraan

Jakarta, hotfokus.com Sepertinya pemerintah tetap memacu roda ekonomi tetap berputar serta meningkatkan...

Hindari Tekanan Dolar AS, Pengusaha RI-Filipina Teken Imbal Dagang
Uncategorized

Hindari Tekanan Dolar AS, Pengusaha RI-Filipina Teken Imbal Dagang

Jakarta, hotfokus.com Hindari tekanan dolar AS yang kerap berfluktuasi, para pengusaha Indonesia...

Pemerintah menyalurkan Banpres Rp1,2 triliun untuk 200 ribu UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada 2026-2027.
Uncategorized

Pemerintah Salurkan Banpres Rp1,2 Triliun untuk UMKM Terdampak Bencana

Jakarta, hotfokus.com Pemerintah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp1,2 triliun untuk mendukung...