Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD

Jakarta, hotfokus.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab berdasarkan data yang dikantongi, menteri mengungkap realisasi pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada 2023 lalu, realisasi pendapatan mencapai 23 persen. Sekarang masih 21 persen.

“Padahal, situasi politik sudah lebih stabil dan situasi ekonomi juga membaik,” kata menteri, saat memimpin rakor Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Senin (13/5/2024).

Tito menegaskan kekuatan dari daerah itu berasal dari APBD, kita (pusat) hanya melakukan intervensi. Sehingga pendapatan APBD pada April-Mei diharapkan sudah mencapai target, paling tidak sudah mencapai angka 30-40 persen, baik dari pusat maupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Padahal, ia mengungkap realisasi APBD memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi. Sehingga realisasi APBD di daerah yang kurang optimal cenderung inflasinya tinggi.

“Untuk daerah, masalah APBD ini harus dirapatkan khusus internal, karena sangat berpengaruh sekali lagi [terhadap] belanjanya. Pendapatan tinggi, uang punya, bisa melakukan intervensi. Belanjanya tinggi, uang beredar di masyarakat, swasta akan hidup dan itu akan sangat membantu untuk menekan inflasi,” tandasnya.

Menurut mendagri, belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli menguat dan konsumsi rumah tangga akan ikut terkerek.

“Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor nomor satu untuk membangun atau membuat angka economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah,” ujarnya.

Fungsi kedua, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan mestimulasi kebangkitan sektor swasta. Ketika belanja di daerah rendah, maka kemungkinan besar sektor swasta akan kolaps, apalagi di daerah yang PAD-nya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, dalam realisasi belanja pun perlu mempertimbangkan pendapatan. “Belanjanya kita harapkan juga tidak jauh dari pendapatan,” katanya. (bi)