Jakarta, Hotfokus.com
Kebijakan pemerintah yang dikabarkan membatalkan program dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) di Provinsi Maluku yang sudah jauh-jauh hari dicanangkan pemerintah pusat membuat banyak pihak kecewa.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina yang dihubungi Hotfkus.com via telepon genggamnya, Kamis (17/3/2022) juga mengaku kecewa dan sangat menyayangkan hal itu.
“Informasi yang beredar bahwa pemerintah membatalkan program Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port itu sangat mengecewakan. Sebab, rencana ini dicanangkan pemerintah pusat. Artinya, mereka yang merencanakan mereka juga yang membatalkan,” kata Engelina.
“Kalau informasi ini betul, kan terkesan membohongi orang Maluku. Lumbung Ikan Nasional ini dimulai dari era Pak SBY, kemudian dilanjutkan lagi Presiden Jokowi, tetapi tidak ada kemajuan sampai saat ini, kecuali dari janji ke janji,” tambahnya.
Kendati demikian, mantan Anggota DPR/MPR dari Fraksi PDIP ini berharap, informasi pembatalan ini hanya sebatas rumor atau sekadar manuver politik saja. Karena semestinya publik perlu mendengar langsung dari pemerintah sebagai pihak yang paling kompeten.
“Misalnya, seperti saat pemindahan kilang Blok Masela dari laut ke darat, itu langsung disampaikan Presiden, sehingga menjadi referensi publik,” ucapnya.
“Kalau ada penjelasan atau klarifikasi dari Presiden atau pembantunya yang menangani bidang ini, tentu akan menjadi pegangan. Sejauh ini, saya tidak pernah dengar ada orang pemerintah bicara pembatan,” lanjutnya.
Politisi senior ini menambahkan, normalnya pemerintah akan menyampaikan sendiri ke publik secara terbuka. Justru sangat mengherankan, kalau informasi ini datang dari luar pemerintah dan disampaikan dalam pertemuan tertutup pula.
“Informasi seperti ini sangat potensial terjadi bias kepentingan. Karena persepsi publik bisa saja melihat ini hanya tarik-menarik kepentingan. Ya jangan begitu dong. Mengapa kalau benar dibatalkan, bukan pemerintah yang menyampaikan langsung? Sehingga menjadi referensi dari semua stakeholder terutama masyarakat Maluku,” paparnya.
Ia menilai, jika informasi tersebut datang dari kalangan DPR, tentu tidak memiliki dasar pegangan kuat. “Kalau saya melihat ini, ya sekadar saling gertak saja, namun mengorbankan kepentingan masyarakat. Jadi tidak salah kalau memunculkan berbagai spekulasi dalam masyarakat, karena memang informasi pembatalan tidak bisa dipercayai,” tegasnya.
Sudah Dikapling Investor
Menurut Engelina, jika kedua program ini benar dibatalkan, mungkin salah satunya disebabkan karena wilayah tangkapan ikan di Maluku sudah habis dikavling para investor.
“Saya pernah baca di media belum lama ini, kalau Laut Arafura sudah dilelang kepada investor. Kalau laut sudah dimiliki seperti itu, terus dari mana sumber ikan LIN nantinya. Jadi, apakah terkait dengan laut sudah dikaveling oleh pengusaha atau karena apa? Ini yang perlu dijelaskan secara resmi oleh pemerintah mengapa kedua program itu dibatalkan,” tukasnya.
Kemungkinan yang lain, kata Engelina, pemerintah tiadak punya anggaran. Tapi, alasan ini tidak masuk akal, karena ketika pemerintah mencanangkan program seperti ini, juga sudah merencanakan anggaran yang diperlukan.
“Masa pemerintah bisa membangun infrastruktur dimana-mana, tapi untuk membiayai LIN dan pelabuhan tidak ada anggaran. Lantas apa yang direncanakan? Program ini tidak main-main, karena sekian banyak menteri datang ke Maluku, khusus untuk program ini dan dipublikasikan luas,” katanya.
Engelina berharap, pemerintah bisa memberikan klarifikasi resmi, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi dan tafsiran di masyarakat.
“Sebenarnya sangat bijak, kalau wakil rakyat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan sendiri ke publik. Tidak salah, tetapi ada yang lebih berkompeten itu saja. Apalagi ini berkaitan dengan pembatalan program,” tutup Engelina.(HF)
Leave a comment